RABU, 19 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Kepala Kepolisan Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Polisi Tito Karnavian telah memerintahkan kepada Unit Cyber Crime Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk melacak dan menyelidiki siapa-siapa saja oknum yang selama ini ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung menyebarkan berita bohong melaui jejaring media sosial kepada masyarakat luas yang berkaitan dengan perintah dan arahan dari Kapolri.


Sebelumnya diberitakan, beberapa hari yang lalu tersiar "khabar burung" terkait soal arahan dan perintah yang mengatasnamakan Kapolr, khabar tersebut disebarluaskan melalui jejaring media sosial kepada masyarakat luas bahwa Kapolri telah memerintahkan jajaran kepolsian untuk menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap Amien Rais, mantan Ketua MPR RI, mantan Kertua Umum Partai PAN dan tokoh senior Muhammadiyah tersebut.

Padahal menurut keterangan resmi yang disampaikan Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian menyatakan bahwa khabar tersebut merupakan berita bohong atau Hoax alias tidak benar, Tito Karnavian menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengeluarkan instruksi atau memerintahkan kepada anak buahnya untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Amien Rais.

"Berita bohong yang disebarluaskan melalui jejaring media sosial terkait penangkapan dan pemeriksaan terhadap Pak Amien Rais tersebut sama sekali tidak benar, maka dengan demikian saya perintahkan kepada Unit Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri untuk segera melakukan pelacakan dan penyelidikan siapa oknum pelaku yang sengaja menyebarluaskan khabar berita bohong atau Hoax, khabar tersebut tersebut sangat menyesatkan dan merugikan intitusi Polri" kata Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Rabu siang (19/10/2016).

Tito Karnavian mengatakan "Saya perintahkan kepada Kabareskrim (Kepala Badan Reserse dan Kriminal) Mabes Polri untuk secepatnya menindaklanjuti dan menyelidiki masalah tersebut, pelaku penyebarluasan berita bohong melaui jejaring media sosial yang sangat meresahkan dan menyesatkan warga masyarakat tersebut kemungkinan akan dijerat melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman penjara" katanya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta.

Jurnalis : Eko Sulestyono / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Eko Sulestyono
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: