JUM'AT, 14 OKTOBER 2016

LAMPUNG --- Beredarnya laporan masyarakat serta adanya operasi tangkap tangan (OTT) diinstasi Kementerian Perhubungan terkait pungutan liar (pungli) berimbas pada beroperasinya jembatan timbang yang ada di Provinsi Lampung yang merupakan aset Kementerian Perhubungan. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bahkan telah memastikan menutup sebanyak empat jembatan timbang yang ada di Provinsi Lampung akibat maraknya laporan adanya dugaan oknum yang melakukan pungutan liar. Keputusan penghentian operasional jembatan timbang tersebut terhitung mulai (11/10) dan akan ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan.


Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Idrus Effendi, mengungkapkan keempat jembatan timbang yang ada di Provinsi Lampung yang telah ditutup tersebut diantaranya jembatan timbang Belambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan, jembatan timbang Gayam atau Sukabaru dan Way Urang di Kabupaten Lampung Selatan, jembatan timbang Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji. Menurut Idrus Effendi jembatan timbang tersebut telah menjadi perhatiannya dan bahkan telah melakukan langkah pencopotan kepala timbangan (katim) akibat adanya laporan dugaan pungli jauh jauh hari sebelum adanya OTT di Kemenhub.

"Kita sedang melakukan pembenahan terhadap petugas yang diduga melakukan pungli dan kita akan berusaha melakukan perbaikan baik dari sumber daya manusia maupun pembenahan di bidang lain sambil mencari solusi terbaik terkait masalah ini,"ungkap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Idrus Effendi, Jumat (14/10/2016).

Ia bahkan mengaku telah mengganti sejumlah petugas di jembatan timbang termasuk kepalanya. Ia bahkan mengaku rencana penutupan sementara telah diwacanakannya dan pernah dilakukan pada awal tahun 2016 untuk melakukan perubahan sistem. Ia bahkan tidak menampik adanya pungli di sejumlah jembatan timbang namun ia tidak bisa memastikan pelakunya karena memerlukan pembuktian khusus. Ia bahkan mengakui di sejumlah jembatan timbang sudah ditempatkan aparat hukum namun masih tetap saja ada oknum tertentu yang mengambil celah untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menarik pungli ke sejumlah pengemudi kendaraan yang melintas.


Ia bahkan mengakui aktifitas pungli tersebut sudah merambah ke berbagai sektor meski demikian ia berjanji akan membenahi intern di Dinas Perhubungan terkait adanya laporan pungli. Ia bahkan mengaku lebih baik melakukan penutupan jembatan timbang dan melakukan penggantian petugas daripada petugasnya ditangkap oleh pihak berwajib karena melakukan tindakan pungli.

Dishub Provinsi Lampung bahkan akan mengikuti intsruksi Gubernur Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo agar inspektorat Lampung memeriksa oknum yang melakukan pungli tersebut. Selama penutupan operasional jembatan timbang ia pun menunggu instruksi lanjutan apakah jembatan timbang akan ditutup permanen atau sementara.

Pemberlakuan jembatan timbang di Provinsi Lampung sebetulnya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung No.5 tahun 2011 dimana kendaraan yang tak memenuhi standar dalam tonase akan dikenai sanksi. Berdasarkan kategori pelanggaran tingkat I dan tingkat II (pasal 11) kendaraan golongan I hingga golongan IV untuk pelanggaran tingkat I didenda dari mulai Rp30ribu hingga Rp120ribu. Sementara pelanggaran tingkat II mendapat sanksi denda kisaran Rp90ribu hingga Rp180ribu. Sementara pelanggaran tingkat III dikenakan sanksi pidana kurungan 2 tahun penjara atau denda Rp500ribu.

Jurnalis : Henk Widi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Henk Widi
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: