KAMIS, 6 OKTOBER 2016

Mataram --- Untuk menjamin dan memastikan penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa (Kades) dilakukan secara transparan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menandatangani nota kesefahaman dengan Komisi Informasi (KI )dan Bupati se- Nusa Tenggara Barat (NTB).


"Kita ingin memastikan penggunaan dan pemanfaatan DD yang diberikan ke setiap desa di seluruh wilayah NTB bisa tepat sasaran dan berlangsung secara transparan" kata Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemndes PDTT, Suprayoga Hadi di Mataram, Kamis (6/10/2016).

Karena itulah Kemendes menggandeng KI termasuk Bupati di seluruh Kabupaten NTB, untuk memastikan penggunaan DD bisa dilakukan sebagaimana peruntukkannya.

Menurutnya, dengan adanya keterbukaan dan transparansi dalam hal penggunaan DD, selain, penggunaan DD bisa tepat sasaran bagi kemajuan pembangunan desa, juga diharapkan akan terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat desa, untuk kemudian bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa. 

"Dengan dasar itulah, keterbukaan informasi adalah poin penting dalam membangun desa yg baik, sehingga pembangunan juga akan bisa berjalan sesuai harapan, melalui penyediaan informasi yang baik kepada masyarakat, baik terkait anggaran maupun program" katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono mengatakan, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia setiap warga negara dan wajib diberikan.

"KI hadir mendorong keterbukaan informasi supaya desa bisa transparan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, keterbukaan informasi adalah poin penting dalam membangun desa yang baik" terang Hamid

Jurnalis : Turmuzi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Turmuzi 

Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: