SENIN, 10 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Setelah dilaporkan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan dan komunitas warga, kini giliran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) DKI Jakarta melaporkan Basuki Thahaja Purnama (Ahok) ke Bareksrim Mabes Polri atas dugaan penistaan agama karena menyinggung surat Al Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Jika terbukti menistakan agama, Ahok dipastikan akan terkena sanksi hukuman pidana penjara. Ahok terancam melanggar Pasal 156 a KUHP Jo pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.


“Kita sudah pelajari videonya secara utuh, bukan yang potongan seperti yang terbesar di media sosial. Dan kita sampai pada kesimpulan Saudara Ahok diduga kuat melakukan penistaan agama. Penista agama terancam delik penghinaan agama maupun pencemaran nama baik, yang diatur dalam UU ITE maupun KUHP. Hukumannya bisa lima tahun,” ujar Ketua DPD HAMI DKI Jakarta Aldwin Rahadian, di Polda Metro Jaya, Jakarta (10/10).

Aldwin yang datang ke Bareskrim Mabes Polri bersama para pengurusnya menyayangkan pejabat publik sekelas gubernur apalagi pemimpin sebuah kota yang penduduknya beragam mengeluarkan pernyataan yang tidak hanya keluar konteks, tetapi juga menghakimi iman dan kepercayaan orang lain, memprovokasi dan membuat kegaduhan.

“Saya melihat Gubernur Ahok ini merasa dia paling benar dan tahu semua hal sehingga pernyataan sering di luar konteks dan menyakiti hati banyak orang. Selama perangai itu tidak dirubahnya, selama itu juga dia akan terus bermasalah dengan hukum,” ujar Aldwin.


Menurut Aldwin, banyaknya organisasi dan komunitas masyarakat yang menempuh jalur hukum terhadap pernyataan Ahok harus disikapi serius dan direspon cepat oleh pihak kepolisian. Aldwin juga mengapresiasi sikap umat Islam yang tidak terprovokasi dengan pernyataan Ahok dan lebih memilih menggukan koridor-koridor konstitusional yang telah disediakan negara.

“Satu hal yang kita petik dari kejadian ini adalah, kasadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum semakin baik. Saya yakin polisi profesional dan cepat merespon kasus ini. Ini penting agar keresahan dan polemik di masyarakat tidak berlarut-larut,” tukas Aldwin. 

HAMI Siapkan 20 Pengacara Bela Buni Yani dan Gugat Balik

Selain melaporkan Ahok, DPD HAMI DKI Jakarta juga sudah menyiapkan 20 Pengacaranya untuk membela akademisi Buni Yani yang dilaporkan Kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot) ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan memprovokasi masyarakat dengan memposting potongan dari video asli pernyataan Ahok terkait Al-Maidah ayat 51. Kedatangan ke Polda juga sekaligus melaporkan balik Kelompok Relawan Kotak Adja atas pencemaran nama baik Buni Yani.

“Saya dan kawan-kawan HAMI Jakarta sudah menerima kuasa untuk mendampingi dan membela hak hukum Pak Buni Yani. Kami akan lawan oknum-oknum yang coba-coba membungkan kebenaran dan kebebasan berpendapat,” tegas Aldwin.

Menurut Aldwin, pelaporan Buni Yani adalah stategi kuno untuk menakuti-nakuti masyarakat agar tidak lagi mempersoalkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

“Kalau Buni Yani diperiksa, maka Ahok juga wajib diperiksa. Karena obyek utama persoalan ini adalah perkataan Ahok yang diduga kuat menistakan agama. Kami berharap kasus ini sampai ke pengadilan. Karena yang menentukan Ahok menista agama atau tidak bukan dia apalagi pendukungnya, tetapi pengadilan,” pungkas Aldwin.

Sumber berita dan foto : DPP HAMI DKI Jakarta / Editor : Rayvan Lesilolo
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: