SENIN, 31 OKTOBER 2016 

JAKARTA--- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir meminta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bersikap tegas terhadap perusahaan pertambangan sektor minyak dan gas (migas) serta mineral dan batubara (minerba).


Menurut Hafisz, selama ini, sektor migas dan minerba sengaja untuk tidak membayar pajak, sekalipun sempat mengalami era booming harga komoditas. Kebanyakan mereka adalah perusahaan tambang asing yang melakukan skema transfer pricing.

Kondisi ini, kata dia, merupakan sebuah siasat dari praktik transfer pricing. Mereka menggunakan melalui sebuah special purpose vehiche (SPV) di luar negeri.

“Hal ini dilakukan agar keuntungan yang masuk ke dalam negeri tidak nampak besar. Sementara keuntungan sebenarnya ditahan di vehicle mereka di luar negeri. Akibatnya setoran pajak mereka sangat kecil,” kata Hafisz kepada Cendana News di Jakarta, Senin, (31/10/2016).

Dia menyarankan Kemenkeu RI agar jangan lembek, sebab kejahatan pajak seperti ini harus diberangus oleh aparat pajak. Termasuk 'white collar crime' atau kejahatan kerah putih tingkat tinggi.

“Ini skema tranfer pricing. Saya minta pemerintah galak terhadap mereka, Jangan diberi ampun," katanya menegasnya

Lebih jauh, Hafisz menjelaskan skema transfer pricing tersebut sangat mudah dipahami dan juga bisa dideteksi. Tinggal Pemerintah cegat mereka di pelabuhan untuk ekspor. Karena pasti ada data dari Societe Generale de Surveillance (SGS) yang bisa menjadi pegangan.

"Semestinya dirjen pajak, lebih sering melakukan inveksi mendadak (sidak) ke pelabuhan, agar bisa mengungkap kejahatan itu,” pungkas Hafisz.

Untuk diketahui, Direktorat pajak merilis data, sejak tahun 2011, saat harga komoditas minerba tengah melambung, kepatuhan membayar pajak mereka sangat rendah. Dan saat ini, pun harganya tengah anjlok, kian memprihatinkan lagi kepatuhan tersebut.


Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Editor : Irvan Sjafari / Foto : Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: