SELASA, 18 OKTOBER 2016

BALIKPAPAN --- Melalui Program pemetaan potensi pajak daerah dan pusat Pemerintah Kota Balikpapan bersama Kanwil DJP Kaltimra diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemetaan potensi pajak mulai dilakukan DJP Kaltimra sejak awal tahun, untuk meningkatkan pemasukan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Utara.


Kepala Bidang Data dan Penggalian Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kaltimra, Chairul mengatakan, selama ini PPh 21 sudah berjalan namun belum dilakukan penggalian secara maksimal disamping belum terjadi pemetaan obyek maupun wajib pajak yang ada.

"Kalau penerimaan dari PPh pasal 21 [badan] serta PPh pasal 25 dan 29 untuk orang pribadi bisa dimaksimalkan, nanti dana bagi hasil untuk daerah dari penerimaan pajak itu juga semakin besar. Proporsi bagi hasilnya sudah ditentukan oleh kementerian dan sudah berlaku lama," jelasnya dalam acara Menggali Potensi PAD, di Aula Pemkot Balikpapan, Selasa (18/10/2016).

Dengan kerjasama ini akan mampu menggenjot penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak atas PPh 21 (pejak penghasilan) PPh 25, dan 29.

Diketahui PPh Pasal 25, terjadi apabila menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja atau mempunyai usaha bebas. PPh pasal 29, terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terhutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan.

Untuk itu, dengan bersinergi bersama pemerintah kota dapat menyelaraskan data kegiatan usaha yang telah terdaftar dengan data yang dimiliki oleh kantor pajak, untuk menyesuaikan kegiatan usaha mana saja yang masih bisa digali potensi penerimaan pajaknya.

Dalam kesempatan itu, Walikota Balikpapan, Rizal Effendi mendukung penuh pelaksanaan pemetaan potensi pajak tersebut.

"Dengan data yang dihasilkan itu kantor pajak dapat mendata sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum digali secara maksimal," ucapnya.

Rizal juga berharap kantor pajak dapat menindaklanjuti persoalan wajib pajak badan yang terdaftar di kota lain atau memiliki kantor cabang sehingga segala perpajakan dipungut di pusat. Padahal kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dominan berada di Kalimantan Timur. Permasalahan ini, kata dia, seringkali dikeluhkan oleh kepala-kepala daerah di Kaltim.

Jurnalis : Ferry Cahyanti / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Ferry Cahyanti

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: