SELASA, 18 OKTOBER 2016

YOGYAKARTA --- Fenomena banyaknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota-kota besar di Indonesia disinyalir bukan murni gepeng karena kemiskinan maupun ketidak-mampuan. Melainkan sengaja diadakan oleh para mafia yang sengaja memobilisasi dan mempekerjakan orang untuk menjadi gepeng. Tak kecuali di Yogyakarta, sejumlah gepeng acapkali terlihat di beberapa sudut kota dan tempat-tempat lain yang strategis. 


Sementara itu, Pemerintah selama ini hanya menindak para gepeng di sektor hilir, tanpa pernah menyentuh aktor pengelola gepeng di sektor hulu. Kegiatan gepeng sangat terorganisir dengan rapi. Ada semacam mafia yang mengendalikan kegiatan pengemis.

Demikian diungkapkan Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Prof. Muhajir Darwin, dalam rapat dengar pendapat Peraturan Daerah tentang gelandangan dan pengemis bersama dinas terkait di DPRD DI Yogyakarta, Selasa (18/10/2016).

Darwin menegaskan, para pengemis itu sengaja disebar di titik tertentu oleh aktor-aktor dan dipekerjakan untuk mencari uang. Kegiatan ini jelas melanggar hukum karena merupakan bentuk perdagangan dan eksploitasi manusia, bahkan ada kalanya melibatkan anak kecil.

Hal demikian, lanjut Darwin, membuat Perda Gepeng yang selama ini ada menjadi mandul, karena ketidak-tegasan Pemerintah untuk memberantas pemain-pemain di hulu pengelolaan gepeng.

"Selama ini Pemerintah hanya menind­ak pelaku gepeng di sektor hilir. Padahal, tugas aparat seperti Polisi, Satpol PP dan Pemerintah untuk mencari tahu dan menangkap para mafia itu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DI Yogyakarta, Untung Karyadi, juga mengakui keberadaan gepeng di Yogyakarta selama ini termobilisasi dan terorganisir. Bahkan, pihaknya mengaku pernah mendapatkan laporan warga jika para gepeng sering kedapatan berganti baju di masjid atau toilet umum. Namun demikian, pihaknya mengaku kesulitan untuk melacak aktor-aktor yang berperan di baliknya. Pasalnya, tindakan tersebut sebagian besar dilakukan oleh penduduk luar DIY secara rapi dan cepat.

"Berdasarkan data yang ada, katanya, 70 Persen gepeng di Yogyakarta berasal dari luar daerah, sedangkan untuk menangkap mereka diperlukan bukti yang otentik. Saat ini ada sekitar 199 Gepeng di panti sosial. Mereka terdiri dari 107 Gepeng Psikotok dan 92 Gepeng Non Psikotik," pungkasnya. 

Jurnalis : Koko Triarko / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Koko Triarko

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: