SELASA, 18 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Pemberantasan illegal fishing di indonesia sudah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di era Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dengan massive dan terukur.


Artinya adalah, aksi KKP melalui Menteri eksentrik Susi Pudjiastuti melalui penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal berbendera asing maupun kapal-kapal berbendera ganda (bendera asing sekaligus indonesia) dilakukan dengan kontiniu yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Program ini diklaim oleh KKP melalui Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti adalah sangat terukur mengingat karena kebijakan ini maka hasil tangkapan ikan secara nasional mengalami peningkatan secara signifikan.

" Setelah penertiban kapal asing maupun kapal berbendera ganda (double flagging) jumlah kapal menurun, akan tetapi jumlah hasil tangkapan meningkat dari 6,6 juta ton menjadi 7,3 juta ton. Bahkan Kajiskan (Pengkajian Sumber daya ikan) memberikan rekomendasi tangkap lestari tahun ini ke tahun berikutnya bisa mencapai 9,9 juta ton jika penertiban kapal-kapal pelaku illegal fishing dilakukan," terang Susi Pudjiastuti.

Selain itu, menurut data rahasia hasil operasi Satgas Penangkapan Ikan secara Ilegal bentukan KKP RI (Satgas 115) yang nantinya dapat pula dilihat oleh anggota dewan Komisi IV maka pastinya illegal fishing dapat pula disebut sudah berkembang menjadi modus jaringan kejahatan internasional yang terorganisir.

" illegal fishing bukan lagi sekedar penangkapan ikan secara tidak resmi di perairan indonesia, akan tetapi sudah menjadi jalur jaringan kejahatan internasional untuk penyelundupan senjata, minuman keras, barang-barang yang tidak layak masuk di wilayah-wilayah tertentu, dan juga narkoba. Bahkan kasus terbaru adalah masuknya milisi berupa nelayan yang sudah dilatih secara militer di luar indonesia kemudian dipersenjatai untuk masuk ke indonesia, jadi sudah berkembang ke usaha terorisme," Susi melanjutkan lagi keterangannya.

Bahkan menurut Susi lagi tidak sampai disitu saja temuan-temuan Satgas 115 KKP di lapangan, karena kapal-kapalk pelaku illegal fishing jika lolos dan bisa keluar dari indonesia maka mereka bukan hanya sebatas membawa ikan saja melainkan membawa biota-biota langka dari indonesia secara ilegal untuk diperdagangkan di luar negeri atau di negara asal para pelaku illegal fishing tersebut.

" Jadi saya tegaskan bahwa pemberantasan illegal fishing tetap akan dilakukan KKP RI, ditambah lagi penertiban kapal-kapal berstatus bendera ganda (double flagging) dan kapal yang tidak memiliki bendera kewarganegaraan yang sah. Mengapa demikian, karena illegal fishing memang secara nyata bukan sekedar penangkapan ikan secara tidak sah lagi melainkan sudah menjadi ancaman jaringan kejahatan internasional sampai terorisme," pungkas Susi.

Menanggapi temuan di lapangan yang memang sudah nyata terjadi ini maka pemerintah maupun wakil rakyat tidak boleh lagi memandang sebelah mata terhadap penumpasan illegal fishing maupun penertiban kapal-kapal yang tidak sah untuk beredar di perairan indonesia.

Pemerintah bersama rakyat dengan didukung anggota dewan di parlemen RI harus bisa  menyelamatkan bangsa ini dari para pencuri kekayaan alam sekaligus menyelamatkan bangsa ini juga dari jaringan kejahatan internasional yang setiap tahunnya berusaha menggunakan modus-modus baru untuk masuk ke indonesia.

Negara ini harus mampu melaksanakan sekaligus menciptakan rasa aman serta nyaman bagi rakyat dengan menjaga kedaulatan wilayah perairan karena sebagian besar wilayah nusantara adalah laut dengan hamparan pulau-pulau yang pastinya menjadi incaran siapapun untuk melakukan apapun baik mencuri kekayaan alam maupun untuk melakukan aksi kriminal secara terselubung demi menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jurnalis : Miechell Koagouw / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Miechell Koagouw
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: