KAMIS, 6 OKTOBER 2016

LAMPUNG --- Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi ke sejumlah lembaga dan instansi yang berhubungan dengan karantina pertanian di wilayah Provinsi Lampung. Sosialisasi yang diadakan di aula pertemuan salah satu rumah makan di Bandarlampung tersebut diikuti ratusan peserta dan secara langsung dibuka langsung oleh Kepala Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Bandarlampung Bambang Erman.


Menurut salah satu pembicara dari bidang Kepatuhan, Kerjasama dan informasi Perkarantinaan (KKIP) Kementerian Pertanian, M. Jumat, sosialisasi tersebut diantaranya terkait penerapan peraturan nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Pertanian. 

Salah satu poin penting sosialisasi tersebut diantaranya agar para pengguna jasa yang melakukan aktifitas perlalulintasan barang barang yang harus melalui prosedur karantina mengetahui perubahan besaran PNBP yang diberlakukan setelah peraturan baru dikeluarkan. Beberapa instansi dan lembaga yang berkaitan diantaranya para pengusaha peternakan, pertanian, perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peertanian serta Dinas Peternakan dan beberapa instansi lain.

M.Jumat dari KKIP Badan Karantina Pertanian Bidang Karantina Hewan Hidup menambahkan pemberian sosialisasi kepada pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam hal ini Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Provinsi Lampung berikut para stakeholder merupakan bagian dari amanat Pasal 22 Undang Undang no.16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan serta pasal 72 PP 82 tahun 2000 serta pasal 77-78 PP No 14/2000.

“Sosialisasi ini merupakan sebuah persiapan intern bagi para pegawai di lingkup kementerian pertanian sekaligus ekstern kepada pihak yang berkepentingan akan adanya perubahan khusus untuk PNBP,”ungkap M. Jimat saat sosialisasi di Balai Karantina Pertanian Bandarlampung, Kamis (6/10/2016).

Salah satu poin penting PM nomor 35 tahun 2016 tersebut diantaranya tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP Balai karantina pertanian kelas 1 Bandar Lampung yang merupakan salah satu pintu masuk dan pintu keluar barang barang yang perlu mendapat penanganan dari karantina baik dari Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera. Besaran tarif untuk penerimaan negara bukan pajak selanjutnya akan diberikan kepada setiap pihak yang berkepentingan agar mengetahui terlebih dahulu sebelum penerapan dilakukan pada tanggal 12 Oktober mendatang.

Tarif PNBP yang akan mengalami perubahan dalam PM 35 Tahun 2016 tersebut menurut M.Jimat tanpa kecuali dari komoditas pertanian, perikanan dan pertanian dengan kenaikan rata rata sebesar beberapa persen dan dipastikan tidak memberatkan para pelaku bisnis pertanian dan peternak serta pihak yang berhubungan dengan balai karantina pertanian. Selain tidak memberatkan para pelaku bisnis pertanian yang melakukan proses perlalulintasan komoditas pertanian dipastikan petugas karantina tidak diperkenankan memungut uang lebih atas pelayanan.

“Petugas karantina harus menarik tarif yang sesuai dengan besaran yang sudah diundangkan dan masuk ke kas negara tanpa ada tambahan biaya apapun karena semua tarif sudah diketahui oleh pelaku bisnis tersebut,”ungkap Jumat.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi tersebut semua pihak bisa menerima dengan baik Peraturan Menteri Pertanian yang baru berkaitan dengan besaran tarif pelayanan karantina.  Selain dari KKIP hadir juga narasumber lain  Drh. Wawan Sopian dari bidang informasi Badan Karantina Pertanian (Barantan). Ia mengungkapkan, informasi tersebut harus diketahui oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan bidang karantina agar tidak terjadi miskomunikasi dan komplain saat tarif lama tidak diberlakukan.

“Perlu gencar dilakukan sosilasasi sebelum benar benar dilaksakan agar pengguna jasa tidak komplain terutama yang biasa melakukan aktifitas melalulintaskan komoditas pertanian termasuk hewan dan ikan,”ungkapnya.

Selain membahas soal besaran tarif yang akan dibagikan dalam bentuk surat edaran kepada pihak terkait secara khusus aturan baru tersebut juga mengatur terkait aktifitas pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dalam hal kepentingan untuk pemeriksaan terhadap aktifitas karantina. Aturan tersebut diantaranya perjalanan dinas dalam upaya pemeriksaan atas aktifitas perkarantinaan dibebankan pada pengguna jasa jika petugas datang ke lokasi kandang/gudang berkaitan dengan karantina.


Salah satu pengusaha peternakan, Sopian mengaku menyambut positif sosialisasi PM 35 Tahun 2016
tersebut karena dirinya setiap minggu melakukan pengiriman ternak kambing dan sapi. Meski terjadi kenaikan namun kenaikan tarif tersebut belum besar dan masih bisa dibayar oleh peternak yang melalulintaskan ternak dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa.

“Relatiflah kalau harga jual kambing mencapai dua juta sementara PNBP hanya lima puluh ribu masih terjangkau,”ungkapnya.

Ia juga mengaku dengan sosialisasi tersebut maka akan berpengaruh pada nilai jual komoditas pertanian karena secara tidak langsung lalulintas komoditas pertanian dan ternak akan memiliki biaya operasional lebih.
[Henk Widi]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: