KAMIS, 6 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Raker Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK RI) dengan Komisi IV DPR RI dilaksanakan tanggal 6 Oktober 2016 di Ruang Rapat Komisi IV (KKIV) dibuka oleh Ketua Komisi IV Edhy Prabowo,MM,MBA didampingi Wakil Ketua Komisi IV DR.Ir.E.Herman Khaeron,M.Si.

DR.Ir.E.Herman Khaeron,M.Si.

Menteri KLHK, Dr. Ir. Siti Nurbaya,M.Sc. hadir berserta seluruh jajarannya dalam Raker yang membahas penyesuaian RKA K/L TA 2017 sesuai hasil pembahasan Badan anggaran dan lain-lainnya.

Dalam Raker yang dihadiri oleh 52 Anggota Komisi IV serta sempat diskors selama lima menit ini ada poin penting yang menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron yakni mengenai total anggaran KLHK untuk tahun 2017 yang dirasa kurang ideal bahkan jauh dari level proporsional.


Tanggung jawab KLHK sangat besar karena terkait dengan banyak hal krusial dari masalah kehutanan, lingkungan hidup, serta pengolahan lahan gambut. Sehingga ada ketidaksesuaian antara anggaran yang diajukan dengan tanggungjawab tersebut.

Terlebih lagi saat ini Indonesia walau masih dalam suasana La Nina dengan curah hujan besar namun segera beralih ke suasana El Nino dengan kemarau panjang l, sehingga butuh anggaran yang tidak sedikit untuk menghadapi efek-efek domino dari peralihan tersebut.

" Anggaran hanya 7.011.007.633 Rupiah dengan kondisi KLHK yang menangani berbagai masalah dari lingkungan hidup, kehutanan, bahkan lahan gambut. Ini tidak sepadan dengan tanggungjawab yang mereka emban. Angka proporsionalnya menurut saya ada diangka 13 Trilyun rupiah," jelas Khaeron.

Hal yang menurut Herman Khaeron ini sebuah keanehan adalah didalam RKA KLHK 2017 tidak tercantum Dana Anggaran Khusus (DAK). Padahal DAK merupakan instrumen penting dalam anggaran untuk penanganan-penanganan masalah tidak terduga namun krusial contohnya kebakaran hutan dan bencana alam akibat restorasi lahan.

Menteri LHK Siti Nurbaya memiliki argumentasi kuat menyikapi keanehan yang dipaparkan Khaeron karena menurut Siti Nurbaya dalam hal ini mewakili KLHK, selain menentukan anggaran maka ada sisi lain yang harus pula diperhatikan yakni penghematan anggaran.

Untuk menambah unsur penghematan maka dari total anggaran yang proporsional tersebut sudah tercantum pula penghematan didalamnya. Atau bisa diambil jalan tengah dengan mengajukan anggaran dengan total anggaran ideal (diatas 13 trilyun rupiah) dimana dari keseluruhan anggaran itu sudah ada kalkulasi penghematan didalamnya.

" walau aneh di anggaran, namun saya mengapresiasi KLHK yang selalu melibatkan peran serta rakyat setempat dalam melaksanakan setiap program mereka di daerah. Itu positif menurut saya dan layak diapresiasi," pungkas Khaeron.

Jurnalis : Miechell Koagouw / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Miechell Koagouw
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: