RABU, 19 OKTOBER 2016

BALI --- ‎Mandeg dan tidak jelasnya pengungkapan penyelidikan kasus pungutan liar (pungli) serta korupsi di tubuh Organda Bali dan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali oleh institusi penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali membuat gerah dan geram para sopir transport lokal se- Bali.


Akibat rasa kecewa dan kesal terhadap kinerja yang "mandul" penegak hukum itu, perwakilan sopir transport lokal dari masing-masing pangkalan di Bali yang dikomandoi Aliansi Sopir Transport Bali (Alstar Bali) hari ini, Rabu (19/10/2016) kembali mendatangi Kejati Bali yang berlokasi di Jalan Empu Tantular Denpasar itu.

Dengan membawa sejumlah spanduk, perwakilan melakukan demo sebagai bentuk protes terhadap kinerja Kejati Bali dalam kelanjutan pengungkapan penyelidikan kasus pungutan liar (pungli) serta korupsi di tubuh Organda Bali dan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali.

Ketua Alstar-B (Aliansi Sopir Transport Bali), I Ketut Witra yang didampingi Sekretaris I Nyoman Mekel Kantun Murjana dalam orasinya secara bergantian itu mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali agar serius melakukan pemeriksaan penyelewengan ijin angkutan yang dilakukan oknum Organda Bali dan Dishub Bali.

"Fungsikanlah tugas anda (jaksa) selaku penegak hukum. Sudah jelas-jelas penyelewengan perizinan yang dilakukan oleh oknum Organda Bali dan Dishub Bali. Kami mendesak dan mendukung fungsi penegak hukum agar usut tuntas penyelewengan perizinan agar segera diselesaikan jadi jangan mandeg dan berhenti ditengah jalan, apalagi sudah ada bukti-bukti pungli dan penyelewengan ijin oleh oknum Organda Bali dan Dishub Bali," pekiknya di halaman depan Kantor Kejati Bali yang disambut pekik perwakilan sopir transport lokal lainnya.

Menurut mereka, seharusnya pihak Organda memfasilitasi serta mendukung masyarakat lokal Bali dan menolak adanya angkutan online baik Grab, Uber, dan GoCar beroperasi ilegal di Bali. Parahnya, kata para pendemo jika dugaan penyelewengan izin oleh oknum Organda Bali dan Dishub Bali seperti diungkap pihak Dispenda Bali bahwa sebanyak 3.779 kendaraan sewa berplat "S" bodong alias tak berizin yang menimbulkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Bahkan, perizinan angkutan online justru banyak dimanipulasi oknum Organda Bali dan Dishub Bali.


Puas berorasi, sebagian dari perwakilan sopir transport lokal akhirnya diperbolehkan masuk kedalam ruangan Kejati Bali untuk berdiskusi secara tertutup di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian. Selang beberapa menit pertemuan tertutup antar perwakilan sopir transport lokal dengan pihak kejaksaan itu kurang membuahkan hasil yang menggembirakan.

"Kejati Bali katanya siap melanjutkan pemeriksaan sambil menunggu data-data konkrit. Jaksa minta data konkrit. Selama ini mandeg katanya tidak ada unsur korupsi. Kalau pungli sopir oleh Organda Bali Itu ranah polisi dan jika pungli pihak Organda ke Dishub itu baru ranah korupsi yang diselidiki kejaksaan," ungkapnya sebelum akhirnya mereka membubarkan diri.
Jurnalis : Bobby Andalan / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Bobby Andalan

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: