JUMAT, 7 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Wacana pemerintah merivisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik‎, bukan hal baru. Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman mengingatkan jika wacana ini terwujud untuk penambahan dana anggaran dari negara untuk Parpol, maka harus betul-betul mengelolanya dengan transparan.


"Dan juga harus diikuti dengan proses akuntabilitas, sehingga penggunaan uang negara dapat terkontrol dengan baik,"ungkap Rambe di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat, (7/10/2016).

Disebutkan, proses akuntabilitas dan transparansi mesti dibuat dalam sebuah mekanisme yang rapi, dan juga diatur dalam aturan perundang-undangan.

"Agar anggaran negara tersebut bisa dipertanggungjawabkan," Imbuhnya

Politisi Golkar ini mengakui dalam Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Dalam Negeri sudah disepakati antara Komisi II DPR dengan pemerintah untuk menaikkan dana bantuan politik bagi Parpol. Penambahan dana tersebut, diharapkan mampu menjadikan pendidikan politik semakin berjalan dengan baik.

Namun, kata dia, besaran kenaikkannya diserahkan kepada pemerintah karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara saat ini. Untuk itu, Rambe menambahkan, perlunya revisi secara paralel untuk mengatur terkait bantuan parpol.

“Pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan merevisi PP, hanya kita di Komisi II berharap tahun 2017 mendatang, akan dilakukan secara bertahap.” tuturnya.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: