SELASA, 18 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Raker antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajarannya senin senin (17/10/2016) di ruang rapat Komisi IV (KKIV) Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta membahas RKA K/L TA 2017 sesuai hasil bahasan Badan Anggaran. 


Raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DR.Ir.E.Herman Khaeron,M.Si bersama Siti Hediati Soeharto,SE (akrab disapa Titiek Soeharto) yang juga adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Wakil Ketua Komisi IV tersebut juga turut membahas sekaligus menghasilkan keputusan final yang sangat penting terkait nasib 2500 orang PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) diseluruh Indonesia.

Seperti sudah diketahui bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) melakukan pemangkasan anggaran sebesar 7,5% yang salah satu efek negatifnya adalah pengurangan tenaga PPB sebanyak 1.500 orang dari 2.500 orang PPB yang ada sekarang.

Didalam draft Usulan Rancangan Kegiatan Prioritas KKP 2017 pada bagian Program Pengembangan SDM butir ke-6 disebutkan bahwa untuk TA 2017 maka KKP hanya membutuhkan 1.000 orang PPB yang otomatis memangkas sekitar 60% tenaga PPB atau sebanyak 1.500 orang dari total 2500 PPB yang dimiliki KKP sekarang.

Langkah ini diambil oleh KKP sebagai salah satu cara agar dapat memenuhi rencana perekrutan tenaga enumerator di KKP pada tahun 2017 sebanyak 3.800 orang yang dinilai sangat mendesak. Yang dimaksud tenaga enumerator itu sendiri adalah tenaga survey lapangan untuk mendukung program budidaya hasil laut secara mandiri milik KKP maupun program-program perikanan lainnya.

" Langkah perekrutan yang diawali pengurangan sebenarnya sangat tidak bijak, lebih baik dicoba terobosan untuk mengalihfungsikan SDM yang ada," usul pimpinan rapat, Herman Khaeron dari Komisi IV DPR RI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti.

Usulan tersebut bukan tanpa pertimbangan dan alasan, akan tetapi Komisi IV DPR RI melihat sebuah celah dimana sebenarnya tidak perlu melakukan pengurangan melainkan pengalihan fungsi dari SDM yang memang sudah ada sebelumnya (PPB KKP) dimana mereka semua diyakini sudah mengerti akan materi pekerjaan tentang kelautan dan perikanan.

Tidak seperti Raker ataupun RDP antara DPR RI dengan Kementerian lainnya yang seringkali berjalan alot jika membahas status tenaga harian lepas di Kementerian terkait, maka kali ini Raker antara Komisi IV DPR RI dengan KKP berjalan dalam nilai kooperatif tinggi.

" Menurut saya tidak masalah dengan usulan Komisi IV mengenai pengalihan fungsi SDM PPB menjadi tenaga enumerator, kami dari KKP akan mengalihkan 1.500 tenaga PPB untuk mengisi ruang kebutuhan 3.800 orang enumerator," sambut Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti.


Keputusan final terkait nasib 1.500 orang tenaga PPB KKP turut dimasukkan dalam kesimpulan Raker. Dan hal ini disambut hangat oleh pimpinan rapat Herman Khaeron dan Titiek Soeharto diiringi tepuk tangan riuh perwakilan PPB seluruh indonesia yang memadati tribun ruang rapat KKIV.

Memperjuangkan nasib para tenaga penyuluh harian lepas dari sektor kelautan dan perikanan merupakan rangkaian perjuangan Komisi IV DPR RI di beberapa sektor lainnya yakni Pertanian, Perkebunan, dan hortikultura.

" Kami bersama seluruh PPB KKP yang hadir mengapresiasi KKP melalui Menteri Kelautan dan Perikan

an RI yang langsung memberikan respons positif terkait nasib para PPB tanpa melalui perdebatan panjang," terang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto selepas Raker.

Jurnalis : Miechell Koagouw / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Miechell Koagouw
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: