KAMIS, 6 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Dalam Raker antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK beserta jajarannya siang ini (6 Oktober 2016) selain masalah kurang proporsionalnya anggaran 2017 KLHK yang diajukan maka Komisi IV turut menyorot kinerja KLHK dalam penanganan pembalakan liar dari sisi penegakan hukum.


Komisi IV berpendapat bahwa penanganan aksi pembalakan liar yang selama ini dilaksanakan KLHK belum menyentuh terkait ketegasan hukum bagi para pelakunya.

" Sejauh ini masih sebatas pencabutan ijin usaha, lalu bagaimana pertanggungjawaban perusahaan tersebut terhadap kerusakan lingkungan yang mereka lakukan itu?," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, DR.Ir.E,Herman Khaeron,M.Si di senayan, Jakarta.

Selama ini apa yang dilakukan KLHK dalam menangani pembalakan liar sudah dilakukan dengan cukup baik akan tetapi masih luput terkait esensi sebenarnya dari penanganan tersebut yakni bagaimana caranya agar peristiwa pembalakan liar tidak terjadi berulang-ulang.

Penting untuk diperhatikan oleb KLHK adalah penegakan hukum dan pertanggungjawaban dari pelaku pembalakan liar kepada negara. Maksudnya adalah ketegasan menangani perusahaan pelaku pembalakan liar bukan semata mencabut ijin usahanya saja akan tetapi harus diikuti dengan proses hukum bagi mereka dengan tujuan mempertanggungjawabkan perbuatannya.


Perusahaan pelaku pembalakan liar harus menyerahkan ganti rugi kepada negara atas kerusakan lahan atau hutan. Dengan cara ini diyakini muncul efek jera bagi mereka kedepannya.

Pencabutan ijin tanpa diikuti proses memejahijaukan perusahaan pelaku pembalakan liar akan menimbulkan kesan langkah KLHK setengah hati atau ragu-ragu dalam menindak para pelaku pembalakan liar tersebut.

Menanggapi masukan dari Komisi IV DPR RI kepada kementeriannya terkait penanganan pembalakan liar dari sudut pandang penegakan hukum maka Menteri LHK, Dr.Ir.Siti Nurbaya,M.Sc mengakui kelemahan pihaknya dan memberikan dua langkah utama yang akan dilakukan KLHK kedepannya yaitu :

1. Melakukan percepatan pengambilan tindakan dari pusat kepada para pelaku pembalakan liar tanpa menunggu birokrasi pemerintah provinsi.

2. Menyadarkan masyarakat setempat (didaerah terjadinya pembalakan liar) untuk bekerjasama dengan tidak melakukan pembalakan liar baik secara pribadi maupun atas perintah perusahaan-perusahaan pembalak hutan.

" Operasi penanganan pembalakan liar cukup berat, masalah yang dihadapi juga cukup kompleks, akan tetapi ini masukan berharga buat kami maka kami akan coba dua cara tersebut agar penindakan sekaligus meminta pertanggungjawaban perusahaan pembalak liar bisa tercapai kedepannya," jelas Siti Nurbaya di ruanv KKIV.

Sudah sejak lama pembalakan liar menjadi pekerjaan rumah bagi negara ini dan Komisi IV sangat prihatin dengan keadaan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya Raker ini diharapkan DPR dengan KLHK dapat terus bersinergi untuk menangani pembalakan liar.

Bukan penanganan sebatas pencabutan ijin usaha saja akan tetapj esensi dari penanganan tersebut yaitu bagaimana menimbulkan efek jera bagi para pelaku pembalakan liar. Dan penegakan hukum secara tegas untuk meminta pertanggungjawaban dari para pem alak liar adalah jawaban sekaligus langkah tepat.

Jurnalis : Miechell Koagouw / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Miechell Koagouw
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: