KAMIS, 6 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklajuti sistem perlindungan asuransi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diterima terdapat 2343 TKI yang saat ini mengalami PHK, dan mereka juga belum menerima Gaji sejak Januari 2016 di perusahaan Arab Saudi.


"Persoalan ini kemudian muncul adalah soal klaim asuransi dimana jumlah pertanggungannya dari 2.343 TKI sebesar Rp.17 milliar itupun baru direalisasikan penyerahan asuransi hanya 1.000 orang lebih,"ungkap Amelia dalam RDP dengan BPJS ketenagakerjaan, OJK, dan Konserium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Dikatakan, OJK semestinya bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya asuransi perlindungan TKI di luar negeri, Agar bisa menjamin terpenuhinya hak-hak para TKI, serta memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Oleh karena itu, jelas dia, dengan melihat fakta yang sudah terjadi mestinya Langkah langkah efektif yang harus dilakukan oleh OJK.

"Nah tanggungjawab Asuransi yang mesti dilaksanakan OJK itu yakni perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah mereka bekerja di luar negeri," Imbuhnya.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: