RABU, 19 OKTOBER 2016

JAKARTA---Komisi II DPR RI Masih menunggu draf Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari pemerintah. Namun, Hingga kini pemerintah belum menyerahkan draf rancangan UU Pemilu ke DPR.


"Sangat disayangkan sikap keterlambatan pemerintah, padahal pemerintah sempat berjanji akan serahkan draf di awal September lalu," ungkap Anggota Komisi II Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,  Rabu, (19/10/2016).

Menurut Yandri, merdasarkan UU, dua tahun sebelum pemilu, persiapan sudah mestinya dilaksanakan.

"Kita tunggu, toh jika belum juga diserahkan sampai hari ini, berarti pemerintah tidak serius," ujarnya

Bahkan, ia menilai lambatnya penyerahan draf tersebut lantaran ada unsur kepentingan politik di dalamnya. Terkesan ada tarik menarik yang menyebabkan lambatnya draf RUU itu diserahkan ke Komisi II DPR.

Tahapan pemilu, kata dia, dipastikan akan tersendat, apabila pemerintah tak juga kunjung menyerahkan draf RUU Pemilu ke Parlemen. Mengingat DPR akan memasuki masa reses akhir Oktober 2016.

Dikatakan, jika draft RUU sudah diterima DPR, pihaknya sudah mengetahui apakah sistem pemilu ke depannya mempertahankan proporsional terbuka atau tertutup.

"Kita belum tau sistem proporsional Pemilu," imbuhnya.

Diketahui, pemerintah menjanjikan akan merampungkan draf RUU penyelenggaraan Pemilu pada 29 Agustus lalu. Bahkan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut bahwa draf RUU Pemilu tersebut akan dikirim awal September.

Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: