SENIN, 10 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya Meminta Kementerian Olahraga (Kemenpora) RI untuk menindaklanjuti temuan BPK RI perihal  audit Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap dana persiapan Asian Games 2018.


Ia menjelaskan pemeriksaan BPK itu dilaksanakan setelah Panitia Kerja (Panja) Persiapan Asian Games XVIII 2018 menemukan kejanggalan penggunaan dana sosialisasi Asian Games sebesar Rp. 61 miliar yang dilakukan akhir tahun 2015.

Menurut Teuku, Kemenpora semestinya mengambil langkah langkah strategis, agar penyelenggaraan Asian Games 2018 nantinya bisa sukses penyelenggaraan serta mendorong rasionalitas anggaran kepemudaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

"Dalam hal hal seperti itulah yang mesti kita waspadai terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan negara," ujar Teuku di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, (10/10/2016).

Dikatakan, audit tersebut justru dilakukan untuk membenahi sistem administrasi dalam penggunaan dana persiapan Asian Games 2018 mendatang.

Untuk itu diawal pelaksanaan, sambungnya, pihak komisi X berpikir perlu dilaksanakan audit untuk keperluan tertentu guna melihat apakah sistem yang sudah ada, itu sudah tepat apa belum.

"Ternyata memang ada hal hal yang perlu disempurnakan, dari penggunaan dana 61 Milliar di akhir tahun 2015 itu tidak sesuai dengan perundang-undangan," ungkapnya.

Lanjutnya, jika ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh oknum tertentu, Komisi X DPR, tidak segan segan meneruskan temuan BPK tersebut kepada pihak yang berwajib.

"Mengingat bahwa kebutuhan Asian games anggaran nya sangat signifikan, melebihi Rp. 4 Triliun. Nah hal ini tentu kita benahi bersama sama, sehingga kita tidak menginginkan kedepannya terjadi permasalahan hukum ," tutupnya.

Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: