SENIN, 3 OKTOBER 2016

SURABAYA---Bertempat di Kantor Balai Kota Surabaya, hari rabu (28/09/2016) Walikota Surabaya, Tri Rismaharini beserta 40 kepala daerah di Indonesia mengadakan pertemuan untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dalam Implementasi E-Government Pemerintah Kota Surabaya dan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik. Dalam pertemuan tersebut, hadir juga wakil pimpinan KPK, Alexander Marwata.



Dalam sambutannya, Marwata mengatakan, kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia yang telah menyeret nama-nama pejabat tingginya bukan hanya mencoreng nama baik pejabat itu sendiri, melainkan juga instansi dan Indonesia khususnya. Maka dari itu perlu upaya perbaikan-parbaikan sistem untuk mencegah dan mengurangi tindak korupsi yang ada.

"Diharapkan dengan sebuah sistem yang berbasis elektronik ini, mampu megurangi keinginan untuk berbuat korupsi," katanya.

Selain pencegahan korupsi, Marwata melanjutkan, dengan adanya sistem pelayanan berbasis elektronik yang diterapkan Pemeritah Kota Surabaya akses pelayanan dan perizinan yang diberikan kepada masyarakat lebih mudah, cepat dan optimal.



"KPK mendorong daerah-daerah lain agar juga ikut mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik. Harapannya agar pemerintahan yang ada di daerah lain setidak-tidaknya menyamai prestasi Surabaya," ujar Marwata.

Ia menambahkan, tujuan akhirnya tidak lain adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Tentu saja upaya-upaya pencegahan korupsi seperti ini tidak akan berjalan dengan baik apabila pimpinan daerahnya tidak memiliki komitmen yang tinggi.

"Saya merasa masih banyak pimpinan daerah di Indonesia yang komitmennya masih kurang. Maka dari itu, mari kita bangun komitmen-komitmen tersebut agar tercipta pemerintahan yang lebih baik," pungkasnya. (Nanang)
Bagikan:

Sari Puspita Ayu

Berikan Komentar: