SELASA, 18 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Beberapa saat setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dugaan penerimaan Gratifikasi, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mendatangi dan menggeledah rumah kediaman Walikota Madiun Ir. Bambang Irianto yang terletak di Jalan Jawa No. 31, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.


Penyidik KPK yang berjumlah sekitar 6 orang tersebut langsung memasuki rumah kediaman Bambang Irianto dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Madiun, Senin malam (17/10/2016). Selain menggeledah rumah kediaman Bambang Irianto, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang berbeda yang berkaitan dengan perusahaan pribadi milik Bambang Irianto.

Beberapa lokasi yang digeledah penyidik KPK diantaranya adalah Kantor PT. Lince Romauli Raya yang terletak di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, kemudian Kantor PT. Cahaya Terang Satata yang terletak di Jalan Jawa Kota Madiun dan beberapa kantor lainnya di Kota Madiun. Sebelum menjabat sebagai Wakikota Madiun, Bambang Irianto memang dikenal sebagai salah seorang pengusaha sukses dan kaya raya di Kota Madiun.

Bambang Irianto diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan gratifikasi melanggar pasal 12 huruf I dan Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dangan Pasal 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. KPK menduga Bambang Irianto terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) dengan total anggaran senilai 76,5 miliar Rupiah.

"Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan, salah satunya di rumah kediaman pribadi Bambang Irianto di Jalan Jawa, Kota Madiun, namun penyidik KPK belum merinci dokumen atau barang bukti yang diamankan, KPK sudah mengantongi minimal 2 alat bukti yang cukup dan telah menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dugaan penerimaan Gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM)" kata Yuyuk Andriati Iskak, PLH Kabiro Humas KPK, Selasa siang (18/10/2016).

Jurnalis : Eko Sulestyono / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Eko Sulestyono
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: