SENIN, 3 OKTOBER 2016

JAKARTA---Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sedang mempertimbangkan adanya sanksi sosial sebagai hukuman tambahan yang diberikan kepada para pelaku suap, korupsi maupun pencucian uang atau money laundering. Sanksi sosial tersebut berupa hukuman tambahan yang diberikan diluar hukuman penjara dan denda kepada para pelaku koruptor.

Basaria Pandjaitan (kanan), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Banyak usulan atau masukan yang berasal dari warga masyarakat sebagai salah bentuk sanksi sosial diluar hukuman penjara dan denda seperti misalnya menyapu jalan, membersihkan kotoran yang ada di pasar, membersihkan toilet umum (WC) hingga memberikan stempel atau cap "pelaku korupsi" pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang bersangkutan.

Adapun tujuan daripada pemberian sanksi sosial tersebut adalah untuk memberikan efek jera dan malu kepada para pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Walaupun KPK bersama aparat penegak hukum lainnya terus berupaya memberantas dan membasmi para pelaku koruptor, namun kenyataannya masih sering kita jumpai ternyata masih banyak pejabat negara yang tetap nekat melakukan suap, korupsi dan pencucian uang.

Salah satu pejabat tinggi negara yang baru saja ditangkap KPK beberapa minggu yang lalu dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah Irman Gusman. Saat diamankan KPK di rumah dinasnya,  Irman Gusman tercatat masih aktif menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain mengamankan Irman Gusman, KPK juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai 100 juta Rupiah.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan "KPK untuk sementara waktu masih menampung dan menerima usulan dari warga masyarakat terkait dengan adanya wacana hukuman tambahan berupa sanksi sosial dan memberikan tanda khusus atau cap stempel "pelaku korupsi" pada KTP atau tanda pengenal khusus bagi pelaku koruptor" katanya saat dikonfirmasi wartawan, Senin pagi (3/10/2016).

"Namun sebenarnya menurut KPK selain wacana tambahan berupa usulan hukuman berupa sanksi sosial, KPK juga akan mengembangkan hukuman berlapis bagi pelaku koruptor, yaitu dengan menerapkan hukuman Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan menerapkan pasal TPPU maka KPK akan mempunyai kewenangan untuk mengambil seluruh harta benda maupun aset dari para koruptor" kata Basaria Pandjaitan, Wakil Ketua KPK. (Eko Sulestyono)

Bagikan:

Sari Puspita Ayu

Berikan Komentar: