KAMIS, 6 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Kemarin, Rabu (5/10/2016) pihak pengacara sekaligus kuasa hukum Nur Alam secara resmi telah melaksanakan persidangan perdana di Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait dengan gugatan pra peradilan yang ditujukan untuk melawan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya telah menetapkan status tersangka kepada Nur Alam yang belakangan diketahui menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.


Sementara itu, meski Nur Alam sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun kenyataannya hingga detik ini Nur Alam masih tetap bisa menghirup udara bebas dan masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya  sehari-hari sebagaimana biasanya sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya diketahui bahwa KPK telah menetapkan Gubernur Sultra  Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan  terkait dengan pengeluaran izin usaha pertambangan kepada beberapa perusahaan swasta di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. KPK meyakini bahwa Nur Alam menerima komisi yang tidak sedikit, jumlahnya sangat fantastis selama dirinya menjabat sebagai Gubernur Sultra selama hampir dua periode tersebut.

KPK menduga bahwa Nur Alam selama ini telah menerima sejumlah aliran dana terkait dengan pengeluaran izin usaha pertambangan dari berbagai perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. Nur Alam diyakini secara bertahap dan bergelombang telah menerima uang suap dengan jumlah total sekitar 4,5 juta Dolar Amerika Serikat (USD) atau sekitar 58,5 miliar Rupiah apabila dihitung berdasarkan kurs saat ini, yaitu Rp. 13.000 per 1 USD.

Sementara itu terkait dengan adanya sidang gugatan pra peradilan yang dilayangkan oleh pihak pengacara sekaligus kuasa hukum Nur Alam di PN Jakarta Selatan kemarin, pihak KPK menanggapinya dengan tetap percaya diri bahwa KPK  akan memenangkan sidang gugatan pra peradilan. KPK mengaku tetap optimis jalan terus menyelidiki kasus dugaan suap dan korupsi meskipun tersangka Nur Alam masih belum ditahan hingga kini.

"Silahkan saja kalau pihak kuasa hukum atau pengacara Nur Alam mengajukan persidangan gugatan pra peradilan terhadap KPK, itu sah-sah saja dan merupakan hak daripada seseorang yang secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka, namun karena KPK sudah mengantongi minimal dua alat bukti maka kami tetap optimis dan jalan terus, KPK akan menjerat Nur Alam dengan sangkaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dugaan suap terkait dengan penyalahgunaan pengeluaran izin usaha pertambangan" kata Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK, Kamis (6/10/2016).

Laode M. Syarif mengatakan "selain itu, KPK bahkan berencana akan menjerat Nur Alam dengan menggunakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan menggunakan Pasal TPPU tersebut maka dengan demikian nantinya diharapkan seluruh harta benda dan aset-aset yang selama ini dimiliki atau yang berkaitan langsung dengan Nur Alam semuanya akan dirampas dan disita oleh negara" katanya kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta.
Jurnalis : Eko Sulestyono / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Eko Sulestyono
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: