SENIN, 31 OKTOBER 2016

MANADO --- Untuk mengkritisi pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara (DPRD Sulut) bersama pihak eksekutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menggelar focus group discussion (FGD), yang melibatkan sejumlah kelompok masyarakat dan LSM serta instansi terkait di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (31/10/2016).


Dalam FGD tersebut, AJI Manado mengangkat tema "Tarik Menarik Perda Zonasi" yang hingga saat ini belum disahkan oleh Pemprov dan DPRD Sulut. Hadir dalam FGD itu Kadis DKP Provinsi Sulut Ronald Sorongan, Anggota Pansus Perda Zonasi Amir Liputo, Ayub Akbar Ali, Denny Sumolang, Perwakilan Dinas Pertambangan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulut, selain itu ada kelompok masyarakat Ewind Walukouw Manengkel Solidaritas, Jull Takaliuang Yayasan Suara Nurani dan Angelique Batuna Murex Resort.

Dalam FDG itu anggota Pansus Perda Zonasi DPRD Sulut Amir Liputo menyatakan, Draf Perda ini mulai di bahas sejak tahun 2014 dan masih harus dilakukan penyesuaian karena ada Peraturan Pemerintah (PP) dan edaran Menteri yang harus disesuaikan dengan Perda Zonasi ini. Liputo juga mengatakan, peran masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk melengkapi Perda Zonasi, karena ketika Perda ini sudah disahkan dan dilanggar tidak serta merta langsung dipidana tapi harus ada tahanannya.

"Yang saat ini dipermasalahan karena adanya PP No. 50 yang mengatur, daerah Likupang dan sekitarnya adalah daerah wisata, namun kelemahan PP No. 50 karena tidak mengatur zona wisata, sehingga bukan berarti semua wilayah di Likupang untuk daerah kawasan wisata," ungkapnya.

Sementara itu aktivis Lingkungan, Jull Takaliuang menjelaskan, Perda Zonasi harus memperhatikan hasil keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan warga pulau Bangka, agar tidak jadi polemik ketika Perda Zonasi ini disahkan, tidak terjadi pemikiran negatif di masyarakat kalau pansus Zonasi "masuk angin" dari perusahaan tambang yang ingin ngotot pulau bangka di masukan sebagai lokasi industri pertambangan dan bukan kawasan wisata.

"Kami harapkan Pansus Perda Zonasi bisa bekerja dengan baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat untuk kelangsungan hidup masyarakat di pulau Bangka, karena tampa tambang masyarakat, tetap akan hidup sejahtera,"tegasnya.
Jurnalis : Ishak Kusrant / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Ishak Kusrant
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: