SELASA, 18 OKTOBER 2016

LAMPUNG --- Kerusakan jalan yang masih sering terjadi di sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten di Lampung masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut bahkan telah diantisipasi oleh pemerintah melalui UU No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan barang di jalan serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58 tahun 2012 tentang penetapan kelas jalan berdasarkan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat (MST). Meski telah diatur dengan undang undang dan keputusan menteri pekerjaan umum namun sejumlah kendaraan masih tetap membandel dengan tetap melakukan pengangkutan barang yang melebihi tonase dan tidak memenuhi daya dukung jalan.


Berdasarkan pantauan Cendana News, akibat tonase kendaraan yang berlebih diantaranya pada masa panen raya padi di wilayah Kecamatan Palas dan Kecamatan Sragi berakibat jalan amblas di dekat jembatan Desa Blangah Kecamatan Sragi. Lubang menganga di aspal akibat amblasnya jalan kian hari kian lebar demikian juga yang terjadi di ruas jalan pesisir Gayam, Kecamatan Penengahan ke arah Pesisir Kalianda. Sebuah lubang menganga hingga kini masih dibiarkan terbuka dampak dari kendaraan yang melintas yang menyebabkan amblasnya jalan.


"Awalnya jalan ruas Kecamatan Sragi dan Kecamatan Palas ini nyaris putus akibat amblas dan ambrol dengan diameter dua meter terus diperbaiki namun setelah musim panen tiba amblas susulan terjadi lagi panjangnya sekitar 10 meter,"ungkap Gunawan warga Desa Blangah Kecamatan Sragi saat dikonfirmasi Cendana News, Selasa (18/10/2016).

Gunawan berharap dilakukan proses pembuatan talud dan dilakukan pelarangan terhadap kendaran kendaraan truk bermuatan gabah, kelapa sawit serta pengangkut material berat yang berimbas pada kerusakan jalan. Selain mengakibatkan amblasnya jalan beberapa ruas jalan tersebut mengalami kerusakan diantaranya berlubang dan juga terkelupas pada bagian aspal. Sebagian besar kendaraan truk yang melintas bahkan diantaranya memuat sekitar 10-20 ton gabah setiap melintas di ruas jalan tersebut belum beberapa kendaraan bermuatan hasil panen kelapa sawit. Warga tak tahu harus melakukan komplain ke pihak mana karena sebelumnya sudah dipasang portal dari besi namun portal tersebut rusak sehingga kendaraan bermuatan berat masih bisa melintas.


"Kalau dulu sempat ada portal jadi dilakukan sistem mengunjal kalau muatan banyak bisa diangkut ke ujung jalan ruas tanggul lalu diangkut dengan kendaraan besar tapi sekarang semua kendaraan bisa melintas,"ungkap Gunawan.

Larangan terkait kendaraan barang bermuatan di atas 5 ton di wilayah jalan poros di Kabupaten Lampung Selatan bukan tidak ada, bahkan larangan melintas bagi kendaraan bertonase di atas 5 ton tersebut tertuang dalam surat edaran bupati Lampung Selatan dengan nomor 331/3424/III.G.7/2016 tanggal 30 September 2016. Surat edaran bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan tersebut mengacu pada UU No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan barang di jalan serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58 tahun 2012 tentang penetapan kelas jalan berdasarkan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat (MST).


Kondisi masih melintasnya kendaraan dengan muatan di atas 5 ton tersebut semakin merajalela seiring dengan ditutupnya sejumlah jembatan timbang di wilayah Provinsi Lampung. Meski keberadaan jembatan timbang tersebut diperuntukkan bagi pemantauan tonase kendaraan yang melintas namun sejak tanggal (11/10) sejumlah jembatan timbang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Selatan ditutup sementara oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Salah satu pemilik usaha jasa ekespedisi, Sahrul (45) mengungkapkan jika aturan yang diterapkan oleh intansi terkait tentang pembatasan tonase benar benar diterapkan tanpa adanya pungutan liar (pungli) di luar biaya biaya yang harus dikeluarkan pengemudi dan pengurus jasa ekspedisi maka kondisi jalan akan tetap dalam kondisi baik.

"Okelah kita terima jika ada larangan tentang pembatasan tonase kendaraan namun di lapangan masih banyak melintas kendaraan dengan tonase berlebih dan tidak dilakukan tindakan tegas,"ungkap Sahrul.

Akibatnya dengan kerusakan jalan yang ada maka terjadi penyamarataan dengan kambing hitam semua kendaraan truk menjadi biang kerusakan jalan. Sahrul mengaku menyetujui jika aturan tentang pembatasan muatan dibelakukan dengan ketat yang bertujuan untuk menjaga aset jalan poros dan jalan nasional yang selama ini dikeluhkan kerap rusak akibat dampak dari melintasnya kendaraan berlebih muatan.

Terkait kebijakan pelarangan dan surat edaran bupati Lampung Selatan dengan nomor 331/3424/III.G.7/2016 tanggal 30 September 2016 sejumlah camat di Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan sosialisasi. Meski demikian dalam praktek di lapangan masyarakat masih belum mengetahui sehingga masih tetap permisif terhadap kendaraan dengan muatan berlebih.

Jurnalis : Henk Widi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Henk Widi

Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: