RABU, 19 OKTOBER 2016

SURABAYA --- Media Gathering yang mengusung tema ‘menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan lokal’ diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bertempat di Hotel Bumi Surabaya, acara yang mendatangkan langsung Executive Vice President LPS, Poltak L. Tobing dan Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jawa Timur (Jatim), Suyatno, sebagai pemateri ini dihadiri wartawan dari berbagai media di Surabaya.


Dari pemaparan Poltak, sapaan akrab Poltak L. Tobing saat menyampaikan materi mengatakan bahwa LPS dibentuk untuk memberikan jaminan kepada para nasabah perbankan. Hal ini dilatarbelakangi pada peristiwa tahun 1997-1998 tentang terjadinya kekacauan ekonomi dan politik akibat krisis ekonomi internasional. Dampaknya ialah terjadinya penutupan perbankan yang mengakibatkan tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan.

Maka dari itu,  dibentuklah LPS pada tahun 2005 silam dengan berlandaskan UU No. 24 tahun 2004 yang tujuannya tak lain untuk menciptakan dan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 

“Tetapi ada batasan jumlah simpanan yang ditanggung LPS yakni maksimal nominalnya Rp. 2 Milyar per nasabah per bank. Itu pun juga harus memenuhi tiga kriteria simpanan layar bayar,” ujarnya.

Kriteria simpanan layar bayar, lanjut Poltak, yakni tercatat dalam pembukuan bank. Kemudian tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Dan terakhir tidak melakukan tindakan yang merugikan bank (kredit macet). Tingkat bunga penjaminan LPS periode September 2016 hingga 2017 untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 8, 75% (IDR), sedangkan untuk Bank Umum sebesar 6,25% (IDR).

Pelaporan pertanggungjawaban LPS akan langsung ditangani oleh Presiden dan kemudian ke BPR. Pada awal berdiri, LPS dimodali oleh negara sebesar Rp. 4 Trilyun. Untuk pelaporan asset LPS per 30 september 2016 sebesar Rp. 72,4 Trilyun. 

“Per tahunnya asset LPS dari awal berdiri yaitu tahun 2005-2016 cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata kenaikan assetnya sebesar 29,47 persen,” pungkas Poltak yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Liquidasi BPR tahun 2011-2012.


Menanggapi mengenai NPL dan LDR, Suyatno menjelaskan bahwa jumlah NPL (Non Performing Loan) BPR untuk wilayah Jawa Timur nilainya cenderung tidak sama. 

“Tapi kalau dirata-rata nilainya itu 5 persen,” ujarnya pada awak media, Rabu (19/10/2016). 

Ia menambahkan, untuk menjaga stabilitas perbankan khususnya BPR nilai rata-rata NPL tidak boleh melebihi 8 persen. Sedangkan untuk nilai LDR (Loan to Deposit Rasio) BPR sebesar 80 persen. Ia mengklaim bahwa kondisi keuangan BPT saat ini masih dalam keadaat sehat atau stabil.

Berbicara mengenai kredit macet, ia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Bisa disebabkan karena proses kredit yang dilakukan kurang tepat, atau bisa juga dari menurunnya usaha dari para debitur yang berdampak pada macetnya kredit. “Pada dasarnya, ruh setiap perbankan itu ada pada kredit,” katanya.
Jurnalis : Nanang WP / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Nanang WP
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: