RABU, 19 OKTOBER 2016

YOGYAKARTA --- Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta untuk meniadakan rapat atau kampanye terbuka dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017, karena dinilai berpotensi menimbulkan gesekan. Makaryo menyebut kekerasan yang terjadi dalam masa kampanye Pilkada sebagai bahaya laten dan bahkan termanifes.


Berdasar evaluasi dan refleksi yang dilakukan Makaryo terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014 dan dua kali penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di DI Yogyakarta, selalu terjadi kekerasan dalam setiap acara kampanye terbuka. Karenanya, Makaryo mendesak KPU Kota Yogyakarta untuk meniadakan kampanye terbuka dalam Pilkada 2017 di DI Yogyakarta.

"Berdasar catatan kami, kampanye atau rapat terbuka selalu menjadi potensi kuat pertemuan dua kader simpatisan yang sering melakukan kekerasan. Bahkan, di luar masa Pemilu dua simpatisan atau kader partai seringkali terlibat kekerasan", jelas Beni Susanto, Ketua Makaryo, usai menyampaikan usulannya di Kantor KPU Kota Yogyakarta, Rabu (19/10/2016).


Karena kekerasan dalam masa kampanye yang terus berulang, Beni menegaskan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk meniadakan kampanye terbuka. Apalagi, katanya, dalam pemilihan Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Kulonprogo 2017, masing-masing hanya ada dua pasangan calon, sehingga potensi konflik semakin besar.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan usulan tersebut kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon. Sementara itu, sesuai aturannya, rapat atau kampanye terbuka memang dibolehkan, kendati hanya satu kali dalam 107 hari masa kampanye.


Namun demikian, Budi mengaku akan mengkaji lebih dalam. Jika memang kampanye terbuka lebih banyak mudaratnya, pihaknya akan berupaya mencari cara lain untuk meniadakan kampanye terbuka. Diakuinya pula, akhir-akhir ini dalam setiap masa kampanye seringkali terjadi kekerasan, sehingga pihaknya pun akan segera mengkomunikasikan hal itu kepada pihak terkait dan mendorong masing-masing paslon untuk mengedepankan cara-cara lain yang lebih efektif dan produktif, misalnya dengan lebih menonjolkan kampanye dialogis.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan ketua kampanye paslon, menyusun jadwal kampanye untuk seluruh jadwal kampanye, dan kami pun sudah menginisiasi untuk mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang pemasangan alat peraga kampanye", pungkasnya. 

Jurnalis : Koko Triarko / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Koko Triarko

Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: