SELASA, 18 OKTOBER 2016

MATARAM --- Penanganan terhadap sejumlah kasus teroris yang berlangsung di sejumlah daerah Indonesia selama ini masih banyak dilakukan melalui pendekatan hukum semata, termasuk pendekatan idiologis melalui peran tokoh keagamaan, karena dinilai erat kaitannya soal pemahaman agama yang salah.


Padahal munculnya masalah terorisme di tengah masyarakat juga banyak disebabkan karena faktor kesenjangan sosial, kemiskinan ekonomi.

"Sehingga penanganannya tidak bisa semata dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum dan faham keagamaan, tapi harus melalui pendekatan sosial ekonomi serta budaya" kata Ketua Forum Koordinasi Penanggulanganan Terorisme NTB, Mujitahid di Mataram, Selasa (18/10/2016).

Karena itulah, penanganan masalah teroris tidak cukup dilepaskan di atas pundak aparat hukum, pelaku usahan, pemangku kebijakan, melalui program pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan juga harus terus didorong dan banyak terlibat.

Ia menyebutkan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu yang selama ini menjadi sorotan dan beberapa kali menjadi tempat penangkapan pelaku teroris oleh Densus 88, kondisi sebagian masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan.

"Pendekatan hukum harus tetap dilakukan, tapi pendekatan secara persuasif melalui pendekatan keagamaan sosial ekonomi dan budaya juga harus lebih banyak dilakukan dalam upaya memberantas aksi terorisme di daerah" ungkapnya.

Ditambahkan Mujitahid, permasalahan lain yang terus mengancam dan harus diwaspadai adalam munculnya konflik di tengah masyarakat, narkoba, miras dan aliran sesat.

"NTB sejatinya terkenal sebagai daerah yang aman, tapi karena ulah beberapa kelompok masyarakat yang melakukan aksi radikalisme dan terorisme, menjadi citra NTB rusak" tutupnya.

Jurnalis : Turmuzi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Turmuzi
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: