SENIN, 10 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu menegaskan menolak TNI berpolitik. Menurutnya, Jika TNI terjun dalam dunia politik, maka jelas ada perpecahan di internal TNI. Pernyataan Ryamizard menanggapi permintaan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar TNI memiliki hak politik.


“Saya tidak mau TNI berpolitik. Kondisi kita kan belum matang berpolitiknya. Jangan sampai nanti ada kesan Tentara PDIP, Tentara Golkar, dan lain lain," ujar Ryamizard di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, (10/10/1016).

Selain itu, kata Menhan, Profesionalitas TNI harus tetap pada keamanan negara. Bahkan, Menhan mengingatkan bahwa di Pilkada Serentak 2017, dirinya berharap TNI tak berpihak kepada siapa pun kandidatnya.

Dikatakan, TNI hanya berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Lebih lanjut, Ryamizard menyampaikan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"TNI mesti melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi kalau Tentara berpolitik, TNI akan terpecah belah," tuturnya

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut TNI tidak mempunyai hak politik. Menurut Jokowi, TNI harus berada dalam posisi netral. Hal tersebut sudah diatur dalam TAP MPR dan undang-undang yang mengatur status Tentara Nasional Indonesia (TNI).
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: