SELASA, 18 OKTOBER 2016


JAKARTA --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Walikota Madiun Bambang Irianto pada Senin malam (17/10/2016), Bambang Irianto sebelumnya diduga terlibat baik seara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kasus korupsi dan dugaan penerimaan gratifikasi dalam proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) dengan total anggaran senilai 76,5 miliar Rupiah.


Meski sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun hingga saat ini Bambang Irianto belum ditahan oleh pihak KPK, yang bersangkutan masih bisa "menghirup udara bebas". Penyidik KPK untuk saat ini masih memfokuskan melakukan penggeledahan untuk mencari sejumlah dokumen dan barang bukti terkait dengan dugaan kasus korupsi dan penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan PBM tersebut.

Penyidik KPK kemarin hanya melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda di Kota Madiun, Jawa Timur, antara lain di rumah kediaman pribadi Bambang Irianto yang terletak di Jalan Jawa, Kota Madiun. Sementara itu, penyidik  KPK juga sempat melakukan penggeledahan di Rumah Dinas dan Ruang Kerja Kantor Walikota Madiun yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur.

Penyidik KPK mengaku telh mengantongi 2 alat bukti yang cukup dan kemudian langsung menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan PBM yang menghabiskan anggaran negara  senilai 76,5 miliar tersebut. Hingga berita ini ditulis, beberapa penyidik  KPK masih berada di Kota Madiun, Jawa Timur.

"Tadi malam KPK secara resmi telah menetapkan Walikota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka dugaan kasus perkara suap dan penerimaan gratifikasi terkait dengan pembangunan proyek Pasar Besar Madiun (PBM), meski secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Bambang Irianto hingga saat ini belum ditahan, rencananya dalam waktu dekat KPK dijadwalkan akan memanggil dan memeriksa yang bersangkutan" demikian kata Yuyuk Andriati Iskak, PLH Kabiro Humas KPK di Jakarta, Selasa siang (18/10/2016).

Jurnalis : Eko Sulestyono / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Eko Sulestyono
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: