SENIN, 3 OKTOBER 2016

JAKARTA---Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut peserta dan pejabat yang mengikuti tax amnesty merupakan pengemplang pajak. 



Menanggapi pernyataan Ahok tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar Muhammad Misbhakun menegaskan bahwa istilah pengemplangan pajak itu tidak ada dalam terminologi administrasi perpajakan kita.

"Saya tidak belain siapapun. Karna Golkar dukung ahok, jadi saya hanya ingin menempatkan pada posisi proporsinya," ujar Misbhakun di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, (3/10/2016).

Untuk itu, Misbhakun menilai pernyataan Ahok yang mengatakan peserta tax amnesty merupakan pengemplang pajak tersebut, jangan sampai kemudian tax amnesty masuk dalam perdebatan yang tidak profesional.

Dikatakan, orang yang terkait dalam Panama Paper itu bukan karena oknum tersebut ingin menyembunyikan pajak, tapi ia ingin melakukan upaya legalisasi pajaknya dengan cara menempatkan usahanya, sesuai keinginan Presiden Jokowi.

Dirinya berharap, kedepannya setelah tax amnesty, pembayaran pajak akan lebih murah sekitar 17 persen untuk menjaga kompetitif bisnis di Indonesia. "Jadi kalo kemudian ada istilah pengemplangan pajak. hal itu tidak mungkin. Karna dalam sistem perpajakan (mereka) lupa mendeklarasikan asetnya, lupa memasukan daftar asetnya kedalam SPT, Jadi Dengan adanya program tax amnesty digagas pemerintah itu, maka kita juga bisa ikut dan berbondong-bondong dalam program Pengampunan pajak," Pungkasnya. (Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Erens Saumuru

Berikan Komentar: