SENIN, 31 OKTOBER 2016

SUMENEP --- Dalam momentum hari jadi Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang ke 747 diwarnai adanya aksi puluhan mahasiswa di halaman kantor Pemerintah Daerah (Pemda) setempat pada hari Senin (31/10/2016). Mereka memprotes kinerja pemerintah selama ini yang dianggap masih amburadul, pasalnya banyak budaya yang ada di daerah ini tidak diperhatikan secara serius, sehingga sampai sekarang masih belum memiliki ikon budaya yang jelas.


Pada hari jadi yang ke 747 ini merupakan umur yang cukup tua bagi daerah ujung timur Pulau Madura, sehingga sudah selayaknya daerah yang memiliki kekayaan budaya maupun potensi wisata mengalami perkembangan yang signifikan. Namun kenyataannya sangat berbeda, sebab hingga saat ini sudah banyak budaya yang hilang begitu saja tanpa ada perhatian pemerintah, bahkan pengembangan potensi wisata juga tidak mengalami kemajuan.

“Kami meminta Bupati segera memanggil kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) untuk kejelasan ikon budaya yang sampai hari ini tidak jelas identitasnya. Karena daerah ini sejak dulu memiliki banyak budaya di berbagai daerah pedesaan, namun sayang pemerintah belum pernah memperhatikan, sehingga itu lenyap dengan sendirinya,” kata Bisri Gie, salah seorang orator saat menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Senin (31/10/2016).


Disebutkan, bahwa sampai sekarang kinerja pemerintah dari seluruh aspek memang patut dipertanyakan, karena bukan hanya di sektor budaya saja, tetapi sektor lain seperti pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) juga sangat buruk. Sehingga meskipun ada masyarakat yang melaporkan mengenai adanya pemasalahan dana yang ada di desa tersebut tidak kunjung ada tanggapan.

“Maka dari itu bupati segera mencopot kepala dinas yang memiliki rapor merah, karena kinerjanya sangat buruk dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga harus evaluasu atas kinerja dan realiasasi Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang terindikasi menjadi lahan korupsi para kepala desa,” jelasnya.


Maka dari itu, dalam momentum hari jadi ini pemerintah diharapkan bisa melakukan instropeksi diri untuk memperbaiki kinerjanya yang selama ini bobrok, karen jika terus menerus tetap dibiarkan nantinya masyarakat yang akan menjadi korban. Setelah kurang lebih setengah jam para pengunjuk rasa menggelar orasi, namun rupanya tidak kunjung ada yang menemui dari pihak pemerintah, sehingga para mahasiswa memmaksa masuk ke dalam kantor, namun upaya tersebut dihadang aparat kepolisian hingga terjadi aksi saling dorong dan nyari bentrok.

Tetapi tidak lama kemudian, mereka membubarkan diri dan pergi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melanjutkan aksinya.

Jurnalis : M. Fahrul / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : M. Fahrul
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: