KAMIS, 13 OKTOBER 2016

YOGYAKARTA --- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Wilayah DI Yogyakarta, memanggil sejumlah perwakilan dari sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Piyungan, Bantul, terkait kecurigaan orang tua siswa terhadap adanya pungutan Dana Operasional Dewan Sekolah (DODS).


Usai menggelar rapat tertutup dengan perwakilan sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, Kamis (13/10/2016), Asisten ORI DI Yogyakarta, Muhammad Rifky menjelaskan, pihaknya sedang menyelidiki indikasi adanya pungutan liar yang dilaporkan oleh sejumlah orangtua siswa. Mereka mempertanyakan peruntukan Dana Operasional Dewan Sekolah (DODS) yang dipungut sebanyak dua kali kepada setiap siswa.

"Itu ditanyakan oleh sejumlah orangtua siswa, karena pihak sekolah tidak pernah menjelaskan secara rinci. Padahal, dana untuk Dewan Sekolah yang ditarik ke seluruh siswa totalnya mencapai Rp. 443.354.000," ujarnya saat ditemui usai rapat tertutup di kantornya, Kamis (13/10/2016).

Rifky mengungkapkan, dalam rincian Pendapatan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) SMAN bersangkutan Tahun Anggaran Perubahan 2016, ada item pungutan Dana Kegiatan Operasional Dewan Sekolah (DKODS) sebesar Rp 14.954.000. Dana itu dipungut dari 140 orang tua murid Kelas X. Sementara dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), item tersebut muncul kembali.

"Orang tua seluruh siswa Kelas X-XII ditarik Iuran Dewan Sekolah (IDS) sebesar Rp 1.020.000 per siswa dengan total Rp 428. 400.000," kata Rifky.

ORI DIY pun kemudian juga menyoroti belum adanya pengesahan RKS dari Dinas Pendidikan Bantul tersebut. Pasalnya, kata Rifky, pihak sekolah sebenarnya tidak boleh memungut uang sebelum RKS itu disahkan oleh Dinas Pendidikan. Terhadap pertanyaan itu, kata Rifky, pihak sekolah beralasan membutuhkan uang sehingga belum sempat meminta pengesahan kepada dinas terkait.

"Kami akan memanggil kembali pihak sekolah dan pelapor untuk memperjelas masalah ini", ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dewan sekolah sebagai terlapor, Sudarsono, saat dimintai konfirmasi, mengatakan, jika persoalan tersebut hanya kesalah-pahaman saja. Menurutnya, pihak sekolah sudah menjelaskan secara rinci kepada Ombudsman terkait peruntukan pungutan yang dilakukan sekolahnya. 
[Koko Triarko] 

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: