RABU, 5 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai membahas adanya vaksin palsu dan obat kadaluarsa.


Anggota Komisi IX DPR, John Kennedy Azis menyampaikan bahwa Panja ini hadir akibat terjadinya suatu yang hebohkan negeri ini, yakni vaksin palsu, obat palsu dan obat kadaluarsa. Dia menjelaskan, berdasarkan tuntutan dari rakyat, tadinya mau dibuat pansus (Panitia Khusus), tapi setelah didiskusikan dalam internal Komisi IX, cukup dengan adanya Panja.

"Makanya kami sangat berharap bapak ibu memberi masukan untuk kita, ini juga perlu satu keterbukaan, butuh adanya input,"kata John dalam Rapat Panja Vaksin Palsu di Ruang Komisi IX , Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Dirinya berharap kepada Pemerintah untuk merekomendasikan hal-hal yang penting untuk menindaklanjuti kasus ini. Kepada Komisi IX agar Panja ini bisa menangani vaksin palsu tersebut lebih efektif.

"Fokus kami di komisi IX, yakni tolong rekomendasi apa yang akan kami buat di Panja ini, agar tidak ada lagi Insiden obat palsu dan vaksin palsu ini tidak terjadi lagi kedepannya,"imbuhnya

Sementara itu, Anggota Komisi IX, Amelia Anggraini menuturkan, dalam perkembangan, ada beberapa hal yang disoroti. Pertama, saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun 'Roadmap' dan rencana aksi pengembangan alat kesehatan, terutama dalam kerangka bahan baku industri farmasi.

Sebab, menurut Amelia, 95 persen bahan baku yang digunakan dalam industri farmasi diperoleh melalui impor, sehingga pemerintah mesti berupaya untuk mendorong industri dengan bahan baku obat dalam negeri itu dengan cara membuka keran investasi pada sektor industri bahan baku obat hingga 100 persen guna untuk mempercepat teknologi.

Untuk itu, Amelia menyarankan, terkait dengan alih teknologi, semestinya tidak harus tergantung membuka keran investasi sampai 100 persen. Sebab, kita juga memiliki riset dan teknologi yang tentunya bisa dilibatkan dalam hak pengembangan Kefarmasian.

Bahkan, dirinya mempertanyakan sejauh mana perkembangan persiapan dalam rangka menuju kemandirian industri farmasi, terutama untuk menghadapi persaingan industri.

"Pola koordinasi serta Langkah langkah apa saja yang sudah dilakukan bersama terkait dengan upaya pengembangan industri farmasi ini," ungkapnya

Dikatakan, Badan POM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia untuk menyederhanakan prosedur importasi.

Dengan hal tersebut, sambungnya, Badan POM mampu mempersingkat waktu pelayanan importasi obat dan makanan sebanyak 2,3 jam.

"Nah tentu hal ini juga mempengaruhi kinerja Bea cukai di lapangan," Imbuhnya.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: