SENIN, 3 OKTOBER 2016

JAYAPURA --- Antisipasi adanya imigran gelap, penyelundupan barang, penyebaran penyakit, tindakan kriminal, terganggunya keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelintas batas tradisional di Skouw-Wutung perbasatan perbatasan Republik Indonesia (RI) - Papua New Guinea (PNG) diwajibkan melapor ke pihak karantina.


Kesimpulan ini hasil dari rapat koordinasi antar instansi diwilayah perbatasan RI-PNG, antara lain BKP kelas I Jayapura, BBKLN Provinsi Papua, Satgas Pamtas Yonif 122 Tombak Sakti, Karantina Perikanan, Navigasi Jayapura, Imigrasi Jayapura, Polsub sektor perbatasan, Karantina Pertanian, Karantina Kesehatan, Bea Cukai perbatasan Johannis dan Korem 172 Praja Wira Yhakti.

Kegiatan ini berlangsung kurang lebih tiga jam, di kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, Skouw perbatasan RI-PNG. Perwira Hukum Satgas Pamtas Yonif 122/TS, Lettu Inf Wira Hariyono mengatakan rapat koordinasi menyimpulkan perlu segera dibentuk tim untuk menyusun SOP lintas darat RI-PNG dalam rangka persiapan dibukanya pintu lintas batas antara RI-PNG di Skouw.

“Jadwal hari pasar perlintasan batas negara juga perlu dilihat lagi agar terkontrol demi keamanan rakyat, batas dan Negara,” kata Lettu Inf Wira, Senin (3/10/2016).

Kedepan akan tempat pencucian mobil atau car wash di karantina akan diselesaikan, lanjutnya, agar pintu utama filter penyebaran hama penyakit dan menjamin keamanan pangan masyarakat di Papua, khususnya Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.

“Dari rapat tadi juga, pemerintah Indonesia akan mendorong pemerintah PNG untuk menyelesaikan hubungan  kerjasama dengan ditandatanganinya perjanjian kedua negara khususnya karantina dan customs,” tandasnya.

Selain itu, dilakukan SOP antar instansi-instansi terkait agar export import dan aturan lintas batas Negara yang dirangkum dalam bentuk benner atau brosur dapat dipasang dilokasi perbatasan, dengan menegaakkan aturan hukum Indonesia yang jelas. 
[Indrayadi T Hatta]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: