KAMIS, 13 OKTOBER 2016

LAMPUNG --- Sejumlah warga di Kabupaten Lampung Selatan sempat dibuat terkejut dengan kenaikan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sejumlah masyarakat bahkan telah diundang secara khusus melalui ketua rukun tetangga (RT) terkait akan adanya penarikan pungutan PBB yang akan disamaratakan di semua wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 


Sodikin (34) warga Dusun Jatisari Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan mengaku sudah mengikuti sosialisasi dan pengarahan oleh ketua rukun warga (RW) atau bayan terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan tersebut. Meski demikian ia mengaku saat ini masih setia membayar pajak dengan surat edaran yang telah ditetapkan, dalam surat edaran yang diterima setiap tahun dengan besaran Rp3.500 sesuai dengan luas tanah yang dimilikinya.

Ia mengaku terkejut dengan langkah pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan pemungutan pajak dengan besaran Rp.45ribu setahun sama rata, tanpa memandang luasan tanah yang dimiliki masyarakat. Ia juga mengakui membayar pajak khususnya PBB telah rutin dilakukannya setiap tahun tanpa pernah menunggak. Ia juga mengaku tidak begitu mempedulikan kenaikan pajak PBB sebesar itu dengan asumsi besaran tersebut masih cukup wajar jika dibayarkan selama setahun.

"Sempat terkejut juga, dasarnya apa, tapi mau tak mau saya harus membayarnya juga karena PBB merupakan kewajiban warga negara, toh dengan uang sebesar itu selama setahun masih cukup ringan,"ungkap Sodikin kepada Cendana News, Kamis (13/10/2016).

Ia juga mengaku selain bangunan rumah miliknya, ia masih membayar pajak untuk lahan sawah, ladang serta bengkel yang dimilikinya di pinggir Jalan Lintas Sumatera. Ia mengungkapkan besaran yang dinilai cukup besar tersebut memang terasa sangat memberatkan terutama bagi pemilik lahan dan bangunan yang lebih dari satu. Ia bahkan mengungkapkan dengan asumsi besaran pajak sebesar Rp.45ribu selama setahun dengan lima bidang tanah dan bangunan yang ia miliki, dirinya memiliki kewajiban membayar pajak sebesar Rp.225ribu. Jumlah tersebut menurut perhitungannya cukup wajar dengan asumsi dirinya masih bisa membayar dengan menjual hasil kebun berupa kelapa dan kopi cokelat yang dimilikinya. Meski demikian ia menganggap kebijakan tersebut perlu dikaji ulang mengingat penyamarataan pasti akan berimbas bagi masyarakat ekonomi bawah.

Sementara itu Kepala Desa Pasuruan, Kartini, mengungkapkan keputusan menarik PBB dengan besaran Rp.45 ribu setahun merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Bahkan pembahasan tersebut telah dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan bersama seluruh camat di Kabupaten Lampung Selatan berikut para kepala desa. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan bahkan dalam sosialisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan mengungkapkan PBB merupakan kewajiban warga negara.

"Berbagai pembangunan oleh pemerintah di wilayah perkotaan maupun pedesaan diperoleh dari anggaran yang sumbernya dari pembayaran pajak,"ungkap Zainudin Hasan.

Zainudin Hasan mengungkapkan, tarif PBB pada tahun 2016 ini nilainya disamaratakan sebesar Rp.45ribu dan ketetapan tersebut menurutnya sudah berdasarkan ketetapan angka minimal dengan memperhatikan nilai di atas batas kewajaran. Salah satu alasan penyamarataan tarif PBB tersebut menurut Zainudin merupakan wujud dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Selain itu taraf ekonomi di masyarakat yang semakin membaik merupakan faktor tarif PBB dinaikkan.


Ia juga mengungkapkan selama ini tarif PBB yang diberikan masyarakat kepada pemerintah sebesar Rp2.000 cukup timpang dan tak sebanding dengan tuntutan fasilitas bagus yang dinikmati masyarakat. Ia juga bahkan memberi solusi dengan cara membayar dengan cara kredit atau mencicil bagi sebagian masyarakat yang berat untuk menyetorkan PBB dengan besaran Rp45ribu. Cara membayar dengan mencicil tersebut diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi lemah yang berpenghasilan rendah sehingga ringan dalam membayar pajak selama setahun.
[Henk Widi]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: