SENIN, 3 OKTOBER 2016

JAKARTA---Kinerja PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) selama ini dinilai bermasalah, bahkan kerjasama antara PT. DI dengan pihak TNI AU juga sangat mengecewakan pihak TNI AU, dan berpotensi terdapat kerugian negara.



Pengamat anggaran dari Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengevaluasi dan merekomendasikan Direktur PT. Dirgantara Indonesia yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.

Menurut Uchock, Dirut PT Dirgantara Indonesia, Agus Santoso, lebih baik mengundurkan diri,. Sebab, ada potensi kerugian negara di PT. Dirgantara Indonesia sebesar Rp.8 miliar dalam 24 kasus.

“Kalau aparat hukum tidak membuka penyelidikan atas banyak kasus, maka PT. DI menuju arah kebangkrutan,” kata Uchok kepada Cendana News dalam pesan singkatnya, Senin, (3/10/2016).

Ia mnyampaikan, selain potensi kerugian negara sebesar Rp.8 miliar, perusahaan BUMN plat merah ini juga bakal bangkrut, lantaran adanya kewajiban PT. DI yang harus membayar denda akibat keterlambatan dalam pekerjaan.

"Dalam audit BPK tahun 2015 ditemukan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di TNI AL (Angkatan Laut), Denda yang harus dibayar oleh PT. DI sebesar Rp.3.357.999.942," ungkapnya.

Uchok melanjutkan, tanda-tanda kebangkrutan lain, contoh pada tahun 2011, TNI AL memberikan pekerjaan pengadaan Helikopter Bell.412EF tahap II dengan nilai Rp.220 Miliar oleh PT. Dirgantara Indonesia. Dalam pekerjaan ini, PT. Dirgantara sudah dibayar Rp.212.415.954.199 atau 96 persen. Tetapi pekerjaan atau kemajuan fisik baru 20 persen.

Uchok menjelaskan, CBA sekarang  juga mencatat kerugian negara dalam kasus baru. Yakni, saat TNI AU memesan helikopter Super Puma untuk memenuhi rencana strategis (renstra) pertahanan tahun 2009-2014. Tetapi realisasinya, TNI AU baru menerima sembilan dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan.

“Walau TNI AU hanya menerima sembilan Helikopter Super Puma dari 16 unit yang dipesan, tapi pengiriman tidak tepat waktu sehingga mengganggu proses operasional. Dan sisa 7 unit lagi, dibiarkan saja oleh TNI AU,” tandasnya

Dari kasus-kasus tersebut, kata Uchok,  memperlihatkan bahwa manajemen  PT. Dirgantara Indonesia kacau balau, atau amburadul. PT.DI bukan lagi perusahaan plat merah yang dipersiapkan sebagai perusahaan yang unggul untuk menyediakan alat-alat pertahanan.

“Namun, sudah menjadi perusahaan plat merah yang mengecewakan dalam industri penerbangan,” Imbuhnya

Untuk diketahui, mulanya PT. Dirgantara Indonesia (persero) didirikan dengan nama PT. IPTN (Industri Pesawat Terbang Nurtanio). Pergantian nama dari PT.IPTN menjadi PT.DI berdasarkan akte yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Imas Tarwiah Soedrajat SH Nomor.26 tanggal 9 oktober 2000.

Dengan perubahaan nama perusahaan dari PT.IPTN dengan PT.DI ini, diharapkan perusahaan plat merah ini punya kinerja yang baik, dan daya saing tinggi di publik. "Tapi, apa yang terjadi sangat mengecewakan," tutup Uchock
Bagikan:

Sari Puspita Ayu

Berikan Komentar: