KAMIS, 6 OKTOBER 2016

MATARAM --- Program Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) yang dicanangkan Kementerian Desa kerjasama dengan Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan tidak sebatas penandatanganan MoU atau nota kesefahaman semata, tapi diharapkan benar - benar dilaksanakan.


Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Zainul Majdi saat membukan workshop pencanangan DBIP bagi 950 Kepala Desa di hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (6/10/2016)

"Jangan sekedar MoU di atas kertas, tapi harus berkelanjutan, sehingga diharapkan akan bisa memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat" jelas Majdi

Menurutnya, selama ini dirinya sering menghadiri dan ikut menandatangani puluhan MoU, baik terkai kebijakan atau program yang dicanangkan lembaga atau badan, tapi sedikit sekali yang ada kelanjutan dan hanya sekedar MoU di atas kertas

Terkait program keterbukaan informasi desa, Majdi menegaskan hanya bisa terwujud, ketika Komitmen sudah ada, terutama dari pimpinan tertinggi seperti Gubernur dan Bupatin kalau komitmen ada, keterbukaan informasi akan dengan mudah bisa diwujukan

"Tapi kalau Gubernur, Bupati, Camat dan Kades tidak komit, mau belajar segudang teori tentang keterbukaan informasi, mengadakan dialog dan seminar, semua akan percuma, kalau tidak ada komitmen, seperti apa implementasi dan hasil, tergantung komitmen"

Ditambahkan, keterbukaan juga, tidak semata terkait masalah anggaran, tapi juga program dijalankan dengan mengajak elemen masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen lain untuk membangun desa

Jurnalis : Turmuzi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Turmuzi

Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: