SELASA, 18 OKTOBER 2016

LAMPUNG --- Sekitar puluhan warga di Dusun PKS Desa Penengahan Kecamatan Penengahan mulai mengikuti proses sosialisasi terkait pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di STA 009-STA 011 ruas Bakauheni-Terbanggibesar. Berdasarkan data dari Panitia pengadaan tanah untuk pembangunan JTTS terdapat sekitar 50 warga untuk sebanyak 58 bidang tanah yang terdampak lahan tol. 50 warga yang mengikuti sosialisai Penengahan  Pencairan Ganti Rugi Lahan 58 bidang dengan panjang sekitar satu kilometer. Berdasarkan hasil musyawarah sebagian besar warga menolak tanah dan bangunan yang mereka miliki digunakan untuk proyek JTTS.


Menurut Koordinator Pengadaan Lahan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syahrial Pahlevi proses ganti rugi tol sudah berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyediaan lahan untuk sarana umum di mana dalam undang undang tersebut untuk proses pembangunan jalan tol akan dibentuk dua tim. Pertama tim persiapan, tim penentuan lokasi (penlok) yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Lampung, kedua tim pengadaan pembebasan lahan tol yang diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan.

"Sementara sesuai undang undang penilaian harga dilakukan oleh tim apraisal independen baik untuk bangunan, tanah, tanam tumbuh dan jika pemilik berkeberatan maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga tidak ada proses tawar menawar,"ungkap Syahrial Riza Pahlevi di aula gedung serba guna (GSG)Raden Inten II Kecamatan Penengahan,Selasa (18/10/2016).


Dalam UU tersebut menurut Syahrial hak alas, tanam tumbuh akan dihitung oleh tim appraisal (penilaian wajar) yang bertugas menetapkan harga yang pantas secara independen sehingga tim ganti rugi lahan tol yang saat ini bertugas menyerahkan uang ganti rugi tidak mengetahui besaran masing masing pemilik lahan, bangunan, tanam tumbuh.

Sosialisasi di GSG Raden Inten II Kecamatan Penengahan tersebut sempat diisi dengan penjelasan dari panitia pengadaan tanah JTTS dan tanya jawab soal status kepemilikan tanah. Berbeda dengan lahan terdampak tol Sumatera sebelumnya yang merupakan hak kepemilikan pribadi diantaranya tanah,tanam tumbuh dan bangunan di wilayah Desa Sukabaru dan Desa Penengahan diantaranya merupakan kawasan tanah register I Way Pisang.

Khusus di wilayah STA 009-011 yang terdampak JTTS merupakan warga relokasi dari wilayah Srengsem Panjang akibat pembangunan dermaga dan Pelabuhan Panjang sehingga menempati wilayah Dusun PKS yang ada di wilayah tanah Register I Way Pisang.  Dalam sosialisasi tersebut sebagian masyarakat diwakili oleh sekretaris desa Penengahan,Firdaus, mempertanyakan status kepemilikan tanah yang saat ini dianggap sebagai tanah wilayah register yang proses penggantian rugi lahan berkaitan dengan tanah milik Kementerian Kehutanan. Warga mengaku tetap mendukung program pembangunan JTTS meskipun harapannya dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat di sekitar PKS bisa menikmati uang ganti rugi lahan tol sama dengan masyarakat lain yang sebelumnya menerima uang ganti rugi lahan tol.


Terkait hal tersebut Ir.Manase Daud dari BPKH XX Bandarlampung  mengungkapkan khusus untuk tanah yang menjadi milik Kementerian Kehutanan akan dilakukan proses musyawarah. Sebab berdasarkan data di lapangan sebagian warga memiliki bukti kepemilikan yang sah akibat kurangnya sosialisasi terkait keberadaan tanah register tersebut.

Selain itu ia mengaku terbuka atas sanggahan sanggahan yang disampaikan oleh warga Desa Sukabaru terkait alas hak kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Ia mengaku wilayah tersebut merupakan kawasan yang merupakan hutan negara sehingga perlu ada penyelesaian dengan cara bermusyawarah di pengadilan perdata.

Ir.Manase mengungkapkan di wilayah Lampung kawasan hutan yang sudah dikonversi ke hutan produksi dan dikelola masyarakat diantaranya seluas 145.000 hektar. Ia mengaku khusus tanah kehutanan dirinya mengungkapkan jika milik kehutanan akan diganti hanya tanam tumbuh dan bangunan saja.

Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Ketut Suwarte mengungkapkan proses penggantian rugi lahan jalan tol Sumatera (JTTS) dilakukan secara transparan tanpa adanya pungutan liar (pungli). Ia berharap masyarakat bisa melaporkan kepada panitia pembebasan lahan tol jika ada pungutan terkait ganti rugi lahan tol tersebut. Sementara jika ada

Ada tanah yang masuk di wilayah Kementerian Kehutanan dan sebagian merupakan milik warga,jika masuk ke wilayah kehutanan maka akan dibayar hanya tanam tumbuh dan bangunan sementara tanah yang ditempati yang merupakan milik Kementerian Kehutanan akan dimusyawarahkan.

Sosialisasi kepada masyarakat terkait pembebasan lahan JTTS tersebut juga dihadiri Syahrial Riza Pahlevi sebagai Koordinator Pengadaan Lahan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Panitia pengadaan tanah yang diantaranya Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan, Dirpamopvit Polda Lampung Kombes Prabowo, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Ketut Suwarte dan Ir.Manase Daud dari BPKH XX Bandarlampung serta berbagai pihak terkait diantaranya Bank Negara Indonesi (BNI) yang menjadi bank untuk penyaluran uang ganti rugi lahan tol. Proses sosialisasi tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian dari Polres Lampung Selatan dan Polsek Penenengahan.

Meski sempat mengalami penolakan dalam proses sosialisasi tersebut pihak panitia pengadaan tanah tol masih memberikan pilihan untuk langkah penyelesaian melalui jalan pengadilan. Hingga siang belum ada keputusan terkait kesediaan warga yang lahannya akan digunakan untuk proyek JTTS. Panitia masih memberi waktu kepada masyarakat untuk terdampak pembangunan JTTS terutama yang menempati tanah kehutanan untuk menerima atau menolak tanahnya dilintasi untuk proyek Tol Sumatera.

Jurnalis : Henk Widi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Henk Widi
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: