KAMIS, 13 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ( Lemhanas RI) membahas RUU tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme.


Pasal yang dibahas yaitu Pasal 43B yakni kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara, TNI, Serta instansi Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah, Non Pemerintah yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.

Dalam Rapat Pansus Tersebut, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo Menyampaikan bahwa perlu pemisahan antara kewenangan membuat kebijakan Operasional pelaksanaan. Berdasarkan kaidah check and balance, fungsi kebijakan strategi Nasional (Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme) dalam struktur pemerintahan sepatutnya tidak berada pada satu lembaga yang sama.

Sebab, menurut Agus, kewenangan untuk membuat kebijakan bagi negara berada pada proses politik yang dilakukan oleh Political Appointee setingkat menteri.

Dikatakan, dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 16 menyatakan bahwa menteri Pertahanan membantu presiden untuk merumuskan kebijakan dalam pertahanan Negara.

"Nah, pasal itu yang menjadi tanggungjawab menteri," kata Agus dalam RDP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis, (13/10/2016).

Agus melanjutkan, dalam pasal 10 Ayat 3 berbunyi bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara, Artinya kewenangan untuk merumuskan kebijakan berada pada lapis politik, dalam hal ini menteri. Sedangkan kewenangan untuk melaksanakan keputusan secara operasional berada ditangan TNI.

"Secara Analogis pemisahan itu harus pada fungsi yang memisahkan lembaga operasional dari lembaga politik yang merumuskan kebijakan setingkat menteri, seperti pada POLRI dan instansi pemerintah terkait," Paparnya

Untuk itu, sambungnya, perlu lembaga pemerintah yang berwenang membuat kebijakan penanggulangan Tindak pidana terorisme secara terpadu. Kebijakan tersebut perlu dibuat oleh lembaga tunggal yang memiliki otoritas politik, yaitu Kementerian Keamanan dalam Negeri.

Oleh karena itu, jelas Agus, TNI dalam hal ini, Tidak memiliki peran penanggulangan terorisme secara organik. Ini berdasarkan UU RI Nomor 34 tahun 2004 yang menyatakan bahwa tugas organik TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jadi, lanjut Agus, Tugas perbantuan TNI tidak perlu dimasukkan dalam RUU Penanggulangan Terorisme, Sebab TNI dalam penanggulangan Terorisme ini bukan dibatasi untuk dibedakan antara tindak pidana terorisme biasa, tetapi lebih pada lokasi dimana tindak pidana terorisme itu terjadi. Apabila Tindak pidana terorisme itu terjadi dalam wilayah yurisdiksi hukum nasional, maka penindakannya aparat penegak hukum.

"Toh, kalau tindak pidana terorisme terjadi di luar wilayah yurisdiksi hukum nasional, seperti perairan lepas, maka TNI sudah selayaknya digunakan sebagai aparat penindak," pungkasnya

Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: