SENIN, 17 OKTOBER 2016

SOLO --- Ratusan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di eks Karisidenan Surakarta menagih janji pemerintah yang telah memulangkan paksa dari Kalimantan. Mereka menuntut pengembalian asset yang tertinggal saat pemulangan, rehabilitasi nama baik, dan jatah hidup (jadup) seperti yang telah dijanjikan pemerintah melalui Kementrian Sosial.

Eks Gafatar 
Kuasa Hukum eks Gafatar yang ada di Solo Raya, Badrus Zaman mengatakan, pemulangan para warga yang sebelumnya bertani di Kalimantan pada awal Januari 2016 lalu menyisakan banyak persoalan. Mulai dari dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar, harta benda yang ditinggalkan, hingga pengakuan di lembaga pemerintahan. 

“Banyak sekali masalah yang timbul seelah mereka dipulangkan paksa oleh pemerintah. Mereka yang saat ini tinggal di kota asal banyak yang mendapat diskriminasi,” papar Badrus dalam jumpa pers yang digelar di sebuah warung makan di Solo, Senin (17/10/16).

Kuasa Hukum FKKP2M, Badrus Zaman
Eks Gafatar  yang dipulangkan di wilayah Solo Raya saat ini membentuk sebuah forum, yang diberi nama Forum Komunikasi Korban Pengusiran Petani Mandiri (FKKP2M). Setidaknya terdapat 800 anggota yang eks gafatar yang masuk dalam FKKP2M tersebut. Hingga detik ini, belum ada satupun yang mendapat perhatian dari pemerintah sesuai yang dijanjikan sebelumnya.

“Jika melihat perlakuan pemerintah pada mereka saat ini, sama halnya pemerintah melakukan pembiaran dan tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945, dimana pemerintah harus melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM).  Yakni, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan,” terangnya.

Guna menuntut hak para eks Gafatar itu, pihak FKKP2M mendesak Gubernur Jawa Tengah (Jateng) untuk menyelesaikan persoalan eks Gafatar. Sebab, eks gafatar di Jawa Tengah selain di Solo Raya jumlahnya  juga cukup banyak. 

“Kami juga akan mendatangi Bupati, Walikota, agar juga menfasilitasi dan menjamin perlindungan kepada eks  Gafatar yang pada umumnya adalah warga Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu eks Gafatar asal Solo, Yudi Prasetyo  menyatakan, sebelum dipulangkan dari Kalimantan, dirinya dan perwakilan eks Gafatar lainnya dipanggil oleh pemerintah daerah setempat.  Pada saat itu, mereka dijanjikan penggantian lahan, dan pemulangan aset yang masih tertinggal di Mempawai. Selain itu, eks gafatar juga menagih janji Menteri Sosial  (Mensos)  yang menjanjikan memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp10 ribu/orang/hari. 

“Kami telah menanyakan ke Kesbangpol Solo, tapi  berkilah pemberian jaminan hidup merupakan program dari Pemerintah Pusat,”  imbuhnya.

Menurutnya, asset eks gafatar yang hingga saat ini masih tertinggal di Kalimantan jumlahnya cukup banyak. Dri eks gafatar yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, setidaknya terdapat 200 sepeda motor, 4 unit mobil yang masih tertahan di Polres Mempawai. Selain menagih janji pemerintah, eks Gafatar juga menuntut agar pembakaran rumah serta aset eks Gafatar diusut  dan diadili. 

“Sebenarnya kami adalah korban, yang tidak tahu menahu namun rumah kami dibongkar dan dipulangkan paksa. Ironisnya, hingga saat ini pemerintah abai terhadap kita. Melalui kesempatan ini, kami ingin menagih janji pemerintah, karena kami juga warga Indonesia,” pungkasnya. 

Jurnalis : Harun Alrosid / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Harun Alrosid
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: