KAMIS, 6 OKTOBER 2016

MATARAM --- Ratusan Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat (NTB) ikuti workshop Pencanangan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan Komisi Informasi (KI) NTB.


Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda mengatakan workshop DBIP diselenggarakan KI bersama Kemendes PDTT, selain sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi yang transparan dan partisipatif, juga untuk memberikan pemahaman kepada seluruh Kades tentang keterbukaan informasi.

"Selama ini sebagian Kades kurang memahami bahwa keterbukaan informasi sebagai suatu kewajiban, sehingga banyak yang mengabaikan, bahkan cenderung tertutup, merupakan amanat UU melalui UU No 14 Tahun 2008" kata Ajeng di Mataram, Kamis (6/10/2016).

Dengan demikian, ketika seorang Kades tidak melaksanakan hal tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran UU dan bisa dipidanakan, mengingat setiap publik berhak untuk tau, baik menyangkut anggaran mapun program dijalankan.

Dikatakan, NTB sendiri merupakan provinsi pertama penandatangan MoU keterbukaan informasi desa melalui program DBIP, yang diharapkan akan berdampak terhadap upaya membangun kepercayaan masyarakat, selanjutnya bisa berperan aktif dalam pembangunan.

"Selain mendapatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi, Kades yang hadir juga akan dipandu membuat semacam website atau blog yang diharapkan bisa digunakan sebagai sarana mempublikasi penggunaan DD, program maupun keberhasilan telah dicapai" jelasnya.

Lebih lanjut, Ajeng mengatakan, jumlah Kades yang hadir mengikuti workshop DBIP yang diselenggarakan Kemendes PDTT bersama KI NTB mencapai 995 Kades.

Jurnalis : Turmuzi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Turmuzi
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: