SENIN, 10 OKTOBER 2016

LAMPUNG --- Ratusan masyarakat dari berbagai elemen di Kabupaten Lampung Selatan melakukan aksi unjuk rasa terkait kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang baru menjadi kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan selama beberapa bulan. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan elemen dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Lampung Selatan Bersatu (KLSB).


Aksi unjuk rasa tersebut dimulai dengan pergerakan massa dari berbagai wilayah di kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai berbagai jenis kendaraan diantaranya mobil,motor sekitar pukul 10.00 WlB dengan titik aksi di depan Hotel 56 Kalianda Lampung Selatan. Sedianya aksi akan dilakukan dengan melakukan aksi orasi di depan Kantor Bupati Lamsel, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Lampung Selatan. Namun aksi dari KLSB tersebut juga mendapat tentangan dari massa tandingan yang sudah berjaga di sekitar kantor bupati Lampung Selatan yang sudah dijaga oleh ratusan anggota Satpol PP dan Polres Lampung Selatan.

Aksi unjuk rasa KLSB tersebut menurut kordinator lapangan  atau ketua aksi Heri Fajar alias Ucok yang merupakan sekretaris Laskar Merah Putih (LMP) diikuti oleh berbagai elemen.  Aksi yang direncanakan sebagai aksi damai tersebut menurut Heri Fajar merupakan bentuk kekecewaan masyarakat yang melihat kinerja dan kepemimpinan masa Bupati Zainudin Hasan.


“Poin penting unjuk rasa yang kami gelar untuk mengingatkan Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan agar menepati janji-janji kampanyenya seperti janji raskin gratis, sekolah gratis dari SD, SMP sampai SMA, membuka lapangan pekerjaan, yang sampai saat ini belum menunjukan adanya perubahan,”ungkap Heri Fajar
selaku ketua aksi unjuk rasa dari massa KLSB sebelum aksi dimulai,Senin pagi (10/10/2016)

Ia mengaku sebelum menggelar aksi puluhan pengurus LSM dan Ormas tersebut telah memproses perizinan unjuk rasa  (6/10) di ruang  Intelkam Polres Lampung Selatan untuk menyampaikan surat pemberitahun aksi damai bernomor : 01/KLSB/X/2016.


Selain menagih janji politik dari Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dalam masa kampanyenya seperti janji raskin gratis, sekolah gratis dari SD, SMP sampai SMA, membuka lapangan pekerjaan, yang sampai saat ini belum menunjukan adanya perubahan.  Selain itu ratusan massa dari gabungan LSM dan Ormas menuntut agar Agus Bhakti Nugroho (ABN) keluar dari Kabupaten  Lampung Selatan, karena dia bukan bagian dari pemerintah atau ASN, yang menjadi bupati bayangan.

“Banyak pihak menyesalkan kenapa dalam kepemimpinan bupati hadir orang di luar pemerintahan yang notabene bukan aparatur sipil negara dan selalu hadir dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan kami menuntut orang yang bersangkutan meninggalkan Lampung Selatan”tegas Heri Fajar.


Selama pelaksanaan aksi tersebut Heri Fajar selaku kordinator aksi mengungkapkan  LSM dan Ormas juga menyampaikan surat pernyataan kesepakatan dan bertanggung jawab bersama dalam Koalisi Lampung Selatan Bersatu antara lain bahwa KLSB bertanggung jawab atas massa yang terlibat dalam aksi damai tersebut.

"Masing-masing LSM dan Ormas bertanggung jawab dengan massa anggotanya masing-masing dalam aksi damai ini dan kami melarang peserta aksi membawa  senjata tajam dan melakukan tindakan anarkis,”ungkapnya.

Meski massa hendak merangsek ke kantor bupati Lampung Selatan namun akhirnya Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian Saputra , Kabagops Kompol Yustam Dwi Heno bersama Kepala Kesbangpol, Wirham, serta beberapa pejabat Pemkab Lamsel melakukan mediasi dengan pendemo untuk tidak melakukan aksi di depan kantor bupati dengan alasan dikuatirkan akan ada chaos dan konflik horisontal.


Massa sempat mengakibatkan kemacetan parah di Jalinsum dari dua arah selama beberapa waktu meski akhirnya blokade jalan dibuka oleh ratusan personil polisi. Setelah perundingan antara korlap dan pengunjukrasa dan pihak kepolisian aksi unjuk rasa yang sedianya digelar di depan kantor bupati Lampung Selatan urung dilakukan. Massa membubarkan diri setelah tertahan cukup lama di Jalinsum tepatnya di depan Hotel 56 Kalianda.

“Kita beri pengertian kepada pengunjukrasa untuk menyampaikan tuntutan dengan cara melakukan pertemuan dan mereka bisa menerima sehingga aksi di depan kantor bupati diurungkan”ungkap AKBP Adi Ferdian.


Beredar informasi unjuk rasa tersebut akan diikuti ribuan massa meski dalam hitungan aksi massa hanya diikuti oleh ratusan orang. Aksi massa tandingan yang telah mengepung kantor bupati Lampung Selatan yang diantaranya kalangan masyarakat dan Laskar Merah Putih Kubu Syaefulloh diduga menjadi penyebab aksi tersebut dihentikan di Jalan Lintas Sumatera. Massa yang sebagian besar membawa kendaraan roda dua dan roda empat lengkap dengan bendera masing masing ormas dan LSM akhirnya membubarkan diri.

Pantauan Cendana News ratusan massa yang menggelar aksi tersebut dihadiri oleh KLSB yang merupakan aksi gabungan dari beberapa LSM dan Ormas diantaranya  Laskar Merah Putih kubu Heri Fajar, LSM Palu Lampung,LSM Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia/GRASHI, Ormas Paku Banten, LSM  Forum Peduli Masa Depan Pendidikan/FPMP, Ketua LSM Peduli Hukum, Ormas Formalis Lamsel,Persatuan Bakauheni  Bersatu,LSM Gerakan Elemen Rakyat Lampung,Ormas Forum Study dan Advokasi Masyarakat Lampung Selatan, Ketua Ormas Ikatan Kemuakhian Lampung Selatan, LSM Komite Pemantau Pelelangan Proyek Pemerintah/ KP4 Lampung Selatan, Gerakan Anti Korupsi/GAK Lamsel,Aliansi Lembaga Independen Informasi Publik/ALIIP,Ormas Forum Lampung Selatan Bersatu/FORLAS, LSM Lembaga Sumberdaya Masyarakat Nusantara, LSM Gerakan Bahari Lampung, Yayasan Krakatau Museum Dan Research dan Taekwondo Garuda Hitam Lamsel.

Jurnalis : Henk Widi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Henk Widi 

Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: