KAMIS, 6 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Selepas Raker dengan KLHK maka Komisi IV dijadwalkan melakukan Raker dengan KKP. Dan kisruh reklamasi adalah salah satu isu yang memiliki keterkaitan erat antara Komisi IV DPR RI, KLHK, dan KKP. Memandang Teluk Jakarta sebenarnya tidak bisa hanya memandang dari sisi Provinsi DKI Jakarta saja, akan tetapi dari tiga Provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.


Dengan kata lain, cara pandang ini mengambil pendekatan ekosistem. Teluk Jakarta merupakan bagian dari putaran air yang menghubungkan pula perairan Banten dan wilayah Jawa Barat. Sehingga sudah seharusnya ketiga Provinsi tersebut bersinergi dalam reklamasi Teluk Jakarta.

"Selama ini, bahkan sudah sejak lama, Jakarta berjalan sendiri dalam menangani reklamasi Teluk Jakarta. Kami dari KLHK memahami hal itu karena ada kemungkinan dua Provinsi lainnya (Banten dan Jawa Barat) ditengarai belum memahami hal ini bahwa mereka juga ada kaitannya untuk menangani reklamasi Teluk Jakarta," jelas Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afria Awang kepada Cendana News di Jakarta, Kamis (6/10/2016).

San Afria yang juga Ketua Komisi Penilai Amdal kembali melanjutkan penjelasannya bahwa keputusan penilaian Komisi Penilai Amdal nantinya akan menunggu keputusan nasional apakah reklamasi Teluk Jakarta dilakukan dengan pendekatan ekosistem atau tidak di akhir Oktober 2016.

Jika dilakukan dengan pendekatan ekosistem maka sudah dipastikan tiga Provinsi yang sudah disebutkan akan bersinergi menangani reklamasi Teluk Jakarta. Dengan kata lain, baik provinsi Banten maupun Jawa Barat harus pula memasukkan perusahaan mana saja yang akan ikut dalam penanganan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Sekilas kesan pendekatan ekosistem dan bisnis seperti sehelai kain tipis dalam reklamasi Teluk Jakarta, akan tetapi San Afria menampik tegas kesan tersebut dengan dalih bahwa dari segi bisnis ini tidak ada masalah karena sisi bisnis itu adalah cara menjalankan reklamasi sedangkan Pemerintah adalah pemegang regulasi, jadi selama regulasi ditangani dengan baik dan benar maka reklamasi akan berjalan tanpa kendala.

" Harus diingat bahwa pemerintah dalam hal ini KLHK adalah penilai, jika menurut kami sudah lolos penilaian maka baru reklamasi bisa dilanjutkan dengan semestinya. Komisi Penilai Amdal memiliki tim pakar, teknis, dan komunikasi publik, jadi penilaian akan berlapis sebelum reklamasi dilanjutkan," terang San Afria.

Ada kemungkinan reklamasi kembali dilanjutkan hanya setelah mendapatkan keputusan final apakah dengan menggunakan pendekatan ekosistem saja, karena memang secara geografis keberadaan Teluk Jakarta merupakan rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dari perairan Banten dan Jawa Barat.

Artinya secara subyektif boleh dikatakan pendekatan secara ekosistem sudah mendekati final dan tidak ada pendekatan lainnya terkait cara melanjutkan reklamasi.

Dengan demikian proyek reklamasi kedepannya diawal november 2016 nantinya bakal ada konsorsium yang didalamnya berisi perusahaan-perusahaan dari tiga Provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa barat dimana keterlibatan mereka diatur dalam porsi berjenjang menggunakan regulasi dari Pemerintah.
[Miechell Koagouw]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: