SELASA, 11 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pusat Jasa Kontruksi (PJK) membahas rencana pemerintah untuk membentuk badan registrasi dan sertifikasi jasa kontruksi. 


Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, perihal kontruksi komisi VI DPR membutuhkan masukan, terutama dalam hal konsultan. Dalam dunia konstruksi persaingan semakin kuat dan kompetitif. Namun, tranparansi dan keterbukaan di dalam jasa kontruksi semestinya terbuka juga buat warga negara.

"Semua warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama di dalam mengikuti pelaksanaan konstruksi di Indonesia," papar Rieke dalam RDP, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, (11/10/2016).

Disebutkan, belum terlibatnya warga negara dalam hal kontruksi terlihat dari beberapa proyek yang diselenggarakan oleh BUMN. Dimana konsultan dan jasa konstruksinya diambil dari luar negeri. 

"Saya kira sebetulnya ada yang bisa dikerjakan oleh Warga Indonesia, bukan semua diambil dari asing," Imbuhnya

Menurutnya, jasa konstruksi swasta warga Indonesia semestinya bisa dilibatkan dalam program pekerjaan di BUMN. tidak perlu semua dari luar negeri.

Ia menambahkan, konstruksi asing yang dapat melakukan pekerjaan di Indonesia, hanya pada jabatan ahli sesuai kebutuhan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi pembangunan nasional sesuai perundang-undangan.

Disebutkan, untuk itu Komisi VI DPR butuh sinergi dan kerjasama antara parlemen dan ekstra parlemen.

"Sehingga kami dari komisi VI bisa mendapatkan kekuatan politik untuk memperjuangkan hak-hak warga negara,"pungkasnya.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: