RABU, 12 OKTOBER 2016

MATARAM  ---- Salah satu menjadi kendalam pembanguanan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Resort, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) belum juga mulai dilaksanakan, karena kepemilikan sebagian lahan di kawasan Mandalika masih disengketakan masyarakat sekitar

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB, Budi Suryanto

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB, Budi Suryanto, usai bertemu Gubernur NTB terkait Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Resort di Mataram, Rabu (12/10/2016)

"Dari total lahan KEK Mandalika seluas 1.170 hektar yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN, sebanyak 13 titik dengan luas 109 hektar masih bermasalah dan diklaim kepemilikannya oleh masyarakat" jelas Budi

Ia menjelaskan, sebagai langkah penyelesaian atas 109 hektar lahan di KEK Mandalika Resort yang kepemilikannya masih diklaim masyarakat, akan dilakukan proses mediasi antara masyarakat dengan Pemda NTB

"Harapannya, prosesmediasi nantinya akan bisa memberikan penyelesaian terbaik, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan" tutupnya

Sebelumnya sejumlah warga mengklaim kepemilikan atas lahan di KEK Mandalika Resort yang beradaa di 13 titik, dengan luas lahan mencapai 109 hektar are dari total luas lahan KEK 1.170 hektar, yang lokasinya cukup strategis di pinggiran pantai

Jurnalsi : Turmuzi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Turmuzi
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: