SENIN, 10 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  hari ini dijadwalkan akan memanggil Chairuman Harahap, mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pemanggilan tersebut terkait dengan proses penyelidikan dalam kasus perkara dugaan korupsi dalam proyek pengadaan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional yang dikenal luas dengan sebutan KTP Elektronik.

Chairuman Harahap belakangan diketahui sebagai salah satu politisi Fraksi Partai Golkar di Parlemen Senayan dengan jabatan terakhirnya sebagai Ketua Komisi II DPR RI pada tahun 2012. Komisi II DPR RI diketahui memiliki beberapa mitra kerja, salah satunya adalah Kementrian Dalam Negeri (Depdagri).

"KPK dijadwalkan memanggil Chairuman Harahap, mantan Ketua Komisi II DPR RI sebagai saksi untuk tersangka Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan KTP yang berbasis NIK atau yang dikenal sebagai KTP Elektronik tersebut" kata Yuyuk Andriati Iskak, PLH Kabiro Humas KPK saat dikonfirmasi wartawan, Senin siang (10/10/2016).

Selain itu KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya, diantaranya adalah Drajat Wisnu Setiawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan Sipil Kemendagri, kemudian Henry Manik, Staf Tata Usaha Catatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saksi lainnya adalah Djoko Kartiko Krisno, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Sekretaris Direktorat Jenderal Kemendagri dan yang terakhir Pringgo Hadi Tjahyono, Pengawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

KPK sebelumnya telah menetapkan Irman sebagai tersangka dalam kasus perkara Tipikor "penggelembungan" anggaran pengadaan proyek KTP Elektronik secara nasional dengan total anggaran sekitar 6 triliun Rupiah.  Pasahal menurut pemyelidikan KPK penggunaan anggaran KTP Elektronik tersebut hanya menghabiskan sekitar 4 triliun Rupiah, sehingga dalam hal ini negara dirugikan sekitar 2 triliun Rupiah.

Saat ini Irman tercatat masih menjabat sebagai pejabat eselon 1, yaitu sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Irman diduga telah menyalahgunakan wewenang atau memperkaya diri sendiri dan orang lain. KPK juga menduga bahwa Irman telah menggelembungkan anggaran atau mark up pada saat Irman masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLT) Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil.

Jurnalis : Eko Sulestyono / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Eko Sulestyono
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: