SENIN, 10 OKTOBER 2016

LARANTUKA --- Proses penyidikan tindak pidana pengancaman, penyerobotan tanah dan penutupan akses jalan masuk tanah milik Frateran BHK, ahli waris dr. Hendrik Fernandes dan  A.Oemboe Ratu Djawa yang dilaporkan Piter Hadjon, SH, MH, kuasa hukum korban di Polda NTT ditindaklanjuti dengan penyitaan barang bukti.


Penyidik dari Polda NTT setelah mempelajari laporan, Senin (10/10/2016) turun ke TKP di Weri kota Larantuka dan sekitar pukul 12.00 WITA membongkar pagar yang menutup akses jalan dan plang untuk dijadikan sebagai barang bukti kejahatan.

Demikian disampaikan kuasa hukum korban, Pieter Hadjon kepada Cendana News, Senin (10/10/2016).

Dikatakan Pieter, laporan ke Polda NTT dengan Nomor : LP/B/208/VII/2016/SPKT tanggal 25 Juli 2016 tersebut terlapornya Stefanus Riberu,Cs.

“Setelah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, penyidik Polda NTT besok Selasa (11/10/ 2016) akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor termasuk kuasa hukumnya, saudara Gregorius Senari yang ikut dilaporkan sebagai pelaku atau turut serta melakukan tindak pidana kejahatan,” ujarnya.

Disebutkan Pieter, di Indonesia tidak ada yang kebal hukum termasuk advokat. Jika melakukan tindak pidana kejahatan maka patut diproses secara hukum. Sebagai Advokat Gregorius seharusnya memberi pencerahan terhadap masyarakat.


Ditambahkannya, tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan advokat tersebut walaupun di dalam pasal 16 UU Advokat diatur tentang kekebalan advokat namun hal itu berkaitan dengan tugas pembelaan yang dilakukan dengan dengan itikad baik di pengadilan.

“Tindakan advokat tersebut bukan termasuk pembelaan dengan itikad baik di Pengadilan melainkan termasuk tindak pidana kejahatan melanggar pasal 335 KUHP,” ungkapnya.
[Ebed De Rosary]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: