SENIN 31 OKTOBER 2016

BALIKPAPAN - Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur mencatat enam Laporan praktik pungutan liar (Pungli), sepanjang  2016. Pasalnya, kasus praktik pungli ini telah diproses dan pelaku pungli juga sudah dijatuhkan sanksi administrasi.


Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Kaltim, Syarifah Rodiah


Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Kaltim, Syarifah Rodiah, dari laporan yang diterimanya Kasus laporan praktik pungli terjadi di Dinas Pendidikan kota Samarinda dan kota Balikpapan. 

"Biasanya pelaporan praktek pungli yang terjadi di antaranya saat penerimaan siswa baru. Lalu juga pembelian buku lembar kerja siswa atau LKS dan pungutan komite sekolah yang tidak sesuai ketentuan," jelasnya Senin, (31/10/2016).

Ia menjelaskan pungli sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, sanksi idealnya bukan hanya diberikan kepada penerima. Seharusnya pemberi pungli yang mengiming-imingi petugas untuk menerima pungli ini harus disikapi dengan bijak oleh petugas di lapangan.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku pungli, Syarifah mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh pelaku pungli telah dijatuhkan sanksi oleh institusinya masing-masing. "Sanksi mulai dari pengembalian uang yang telah diterima, sanksi administrasi berupa teguran keras, pengurangan tunjangan jabatan hingga penurunan pangkat," tandasnya.

Selain itu, Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur sepanjang 2016 juga menerima sebanyak 104 laporan.

Syarifah menambahkan dari 104 laporan sekitar 70-80% merupakan laporan penundaan berlarut. "Kasus penundaan berlarut ini terjadi di sektor layanan publik. Padahal kan standar sebuah layanan publik harus mencantumkan layanan apa saja yang diberikan," tambahnya.

Jurnalis:  Ferry Cahyanti/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Ferry Cahyanti
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: