KAMIS, 6 OKTOBER 2016

CATATAN KHUSUS---Berdasarkan pernyataan Kapolda Riau, bahwa dilakukannya SP 3 kasus KARHUTLA terhadap 15 korporasi baik yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan hutan alam, maupun pemanfaatan kawasan hutan untuk lahan perkebunan di dasarkan pada empat alasan utama yaitu: karena izin perusahaan sudah dicabut, lahan dikuasai oleh masyarakat, sumber api bukan berasal dari lahan konsesi, dan perusahaan sudah memenuhi sarana dan prasarana memadai serta telah melakukan penanggulangan kebakaran di areal konsesinya.

Ilustrasi : milik Cendana News karya Jurnalis Lampung Henk Widi
Alasan bahwa ada 4 perusahaan yang izinnya sudah dicabut di antaranya adalah: 

a. PT Dexter Rimba Perkasa (Hutan Tanaman Industri) yang pada tanggal 4 Februari 2015 izin usaha  pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri.

b. PT Hutani Sola Lestari (HPH) telah dicabut berdasarkan SK. 393/ MEN-LHK-SETJEN 2015 disebabkan karena ketidaktaatan Perusahaan tersebut yang diduga terlibat dalam kasus pembukaan lahan dengan cara membakar. (kasus masih dalam penyidikan KLHK).

c. PT PAN United pada tahun  2012 Kementerian Kehutanan telah mencabut surat No. S.544/ Menhut-II/2007 tentang pencadangan kawasan hutan di Propinsi Riau seluas 2000 ha untuk usaha budi daya perkebunan. (sekalipun pencadangan kawasan hutan untuk perkebunan itu dicabut, namun pertanyaannya adalah apakah perusahaan tersebut masih mempunyai hak guna usaha, mengingat bahwa HGU itu diberikan dalam jangka waktu paling lama 35 tahun berdasarkan Pasal 11 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan) dan apakah izin usaha perkebunannya belum dicabut?

d. Atau dalam perkataan lain apakah dengan dicabutnya surat  tentang pencadangan kawasan hutan untuk usaha budi daya perkebunan maka secara otomatis juga mencabut HGU dan Izin usaha perkebunan tersebut?

e. Sebab selama hak guna usaha dan izin usaha perkebunannya belum dicabut, maka secara hukum perusahaan tersebut masih layak untuk dipertanggungjawabkan segala aktivitas kegiatan usahanya, khususnya pada kawasan yang diberikan HGU dan Izin Usaha Perkebunan Tersebut?

f. PT Siak Raya Timber di SP3 dikarenakan izin terhadap hak penguasaan hutan alam telah dicabut oleh Kemenhut pada tahun 2013 dengan luas area  38.560 ha.

Selain itu alasan SP3 juga disebabkan oleh lahan dikuasai oleh masyarakat ditujukan terhadap 8 Perusahaan yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Perawang sukses perkasa Indonesia, KUD Bina Langgam, PT Rimba Lazuari, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gaja Pati, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan.

Namun, berdasarkan data yang disajikan oleh Polda Riau terkait dengan alasan dikuasai area oleh masyarakat sangat ganjil. Mengapa, sebab area yang dikuasai masyarakat tersebut masih dalam area konsesi atau izin usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi akibat kebakaran lahan harusnya masih dalam kendali tangggung jawab perusahaan pemegang izin atau konsesi sekalipun lahan tersebut dikuasai masyarakat. 

Terkait dengan dikuasainya lahan oleh masyarakat sebagaimana yang ada dalam dokumen yang diberikan oleh Polda Riau, bisa jadi area-area yang dikuasai tersebut muncul sebagai akibat adanya perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat dalam tata kelola kemitraan dalam perkebunan. Atau dengan perkataan lain lahan-lahan tersebut adalah lahan kebun plasma yang masih merupakan wilayah atau area konsesi perusahaan. 

Misalnya dalam dokumen yang berasal dari Polda Riau yang menyatakan bahwa, Kebakaran terjadi di Parit Bastian dan Dusun Gembira 2, Desa Gembira, Kecamatan Gaung yang merupakan lahan garapan masyarakat yang masuk dalam areal konsesi IUPHHK-HTI PT Bina Duta Laksana. Sebab bisa jadi Perusahaan bekerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan usaha dengan pola-pola kemitraan. 

Bahkan keanehan juga terjadi dalam alasan SP3 terhadap PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, selain alasan dengan dalil dikuasai masyarakat (walaupun bisa jadi ada kerja sama kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat), berdasarkan keterangan Ahli Kebakaran Hutan yang dihadirkan Polda Riau sangat tidak masuk akal. Mengapa, sebab ahli kebakaran hutan, Ardi Yusuf menyatakanbahwa sample tanah dan penggunaan ring sample juga dapat digunakan untuk mengetahui penyebab kebakaran, apakah sebagai akibat kelalaian ataupun kesengajaan. Pertanyaannya adalah Apakah benar ring sample dapat mengetahui kebakaran hutan itu karena kelalaian atau kesengajaan? (setahu saya untuk melihat sifat fisik dan kimiawi tanah pasca kebakaran)

Alasan lain SP3 juga didasarkan pada sumber api berasal dari lahan sempedan. Menjadi pertanyaan menarik terkait dengan ini adalah, sekalipun sumber api dari lahan sempedan, apakah suatu perusahaan tidak berkewajiban untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di areal konsesinya setiap saat?

Bukankah apabila suatu perusahaan diberikan izin atau konsesi atas suatu lahan, maka berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 jo PP No. 4 Tahun 2001 wajib melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan serta bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan norma yang ada dalam PP No. 4 Tahun 2001, maka asal sumber api sekalipun bukan bersumber dari areal kerja suatu korporasi tidak menjadi alasan untuk suatu perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Mengapa? sebab ketika izin atau konsesi diberikan suatu korporasi maka kepadanya sudah terikat tanggung jawab untuk:

a. Wajib menyiapkan atau memiliki sarana dan prasarana memadai untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan seperti:
1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan
4. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan.
b. Wajib melakukan pemantauan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan melaporkan hasilnya secara berkala (6 bulan sekali) yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh melalui satelit kepada pihak Pemerintah;
c. Wajib untuk tidak membiarkan dan harus menanggulangi kebakaran hutan atau lahan di areal kerjanya atau konsesinya. 

Berdasarkan Pasal 52 PP No. 4 Tahun 2001, Apabila poin a, b, c tidak dilakukan atau salah satu di antara kewajiban tersebut atau tidak dipenuhi ketentuan tersebut maka suatu perusahaan dapat diberikan sanksi pidana. Mengapa demikian, sebab filosofis dari peraturan tersebut adalah pencegahan dini (precautionary principle), sehingga tidak dilakukannya pencegahan dini maka berdampak pada pertanggungjawaban hukum. 

Mengapa harus melakukan aktivitas pencegahan ada atau tidak adanya api, sebab potensi kebakaran hutan dan atau lahan selalu datang secara tiba-tiba. Dengan  perkataan lain aktivitas pemanfaatan kawasan hutan atau lahan gambut termasuk kegiatan yang potential harmful or abnormally dangerous activity (sangat beresiko).

Sehingga ketidaksiapan dari segala daya dan upaya (sarana dan prasarana dan manusianya), atau tidak dilakukannya kewajiban pencegahan dini sebagaima diatur Pasal 14, 15, 17, 18 PP No. 4 Tahun 2001 dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan secara maksimal merupakan unsur dari kelalaian (culpa).

Oleh karena sebenarnya yang perlu dipertegas kembali untuk menguji validitas SP3 yang selalu berkutat pada perihal sudah ada sarana dan prasarana yang memadai, maka perlu dirumuskan dan ditafsirkan secara jelas apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana memadai tersebut? Sebab dalam praktek penegakan hukum kasus karhutla seringkali menjadi tumpul ketika dihadapkan dengan adanya alasan tersediannya sarana dan prasarana yang memadai dari pihak perusahaan. 

Perihal teori umum hukum pidana tentang kelalaian (culpa) tidaklah berbeda dengan delik kelalaian dalam UU PPLH.

Di dalam beberapa teori hukum pidana tentang culpa (kealpaan) setidaknya dibedakan menjadi dua: 
a. Kealpaan yang disadari (bewuste culpa): pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangannya itu ternyata benar.
b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste culpa) :pelaku sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang itu timbul karena perbuatannya. 

Jika mengacu pada kedua teori kealpaan tersebut, maka suatu korporasi tentu menyadari bahwa ada ancaman kebakaran hutan setiap saat berdasarkan data hot spot yang diperoleh melalui satelit. Pertanyaannya adalah sekalipun sarana dan prasarana memadai, tapi apakah perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan selalu ada di lokasi? Ataukah mereka baru ada di lokasi ketika kebakaran terjadi? 

Sebab jika dianalogikan, tugas perangkat organisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan tersebut mirip dengan tugas penjaga palang kereta api yang harus selalu siaga ketika kereta api akan melintas. Oleh karena itu ketidakadaan ataupun ketidaklengkapan anggota dari perangkat organisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di areal konsesinya menjadi alasan terpenuhinya delik kealpaan tersebut. 

Sehingga, sebenarnya ke-15 korporasi tersebut sudah dapat didakwa telah melanggar Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai akibat kelalaiannya telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan menimbulkan korban luka dan mengancam kesehatan manusia. (Editor: Sari Puspita Ayu)

Penulis 

Achmad Haris J.R 
Dosen Hukum Lingkungan Pascasarjana FH Univ Pancasila

Bagikan:

Sari Puspita Ayu

Berikan Komentar: