KAMIS, 6 OKTOBER 2016

MAUMEERE --- Herman Jumat Masan yang divonis mati oleh Mahkamah Agung telah menunjuk Padma Indonesia dan Vivat Indonesia yang tegabung dalam tim Advokasi Penghapusan Hukuman Mati (APHM) di Indonesia untuk mendampinginya dan memberikan bantuan hukum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Maumere.


“Kehadiran kami untuk memenuhi tugas mengajukan PK, sebab Herman Jumad sudah memberikan pendampingan hukum kepada Padma Indonesia dan Vivat Indonesia,” sebut Roy Rening, SH, ketua tim APMH kepada media usai berdialog bersama kepala Rutan Maumere, Hudi Ismono, MH, Kamis (6/10/2016).

Ditambahkan, tim yang dibentuk ini memiliki visi terwujudnya keadilan dan perdamaian bagi seluruh ciptaan tuhan. Pembelaan ini bertujuan untuk penghapusan hukuman mati di Indonesia. Sedangkan misi dari pembelaan adalah menegakkan martabat manusia dan membela HAM.

“Adapun semangat pembelaan ini adalah membangun gerakan transformasi sosial atau gerakan perubahan untuk menolak hukuman mati di Indonesia demi terwujudnya keadilan dan perdamaian,” terangnya.

Permohonan peninjauran kembali ini kata Roy, diajukan oleh Herman Jumat Masan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.34K/Pid,2014 yang memberikan vonis pidana mati terhadap Hennan Jumat Masan. Vonis pidana mati ini dilakukan secara voting oleh majelis hakim di tingkat Kasasi.

Dalam putusan tersebut sambungnya, 2 hakim anggota yakni Prof Dr.T.Gayus Lumbun dan Dr. Drs. Dudu D. Machmudin. SII, M.Hum memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Herman Jurnat dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati.

“Ketua Majleis yakni Hakim Agung Timur P. Manurung, SH menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Menurutnya putusan pidana terhadap Herman Jumat perlu diperbaiki dengan rnenjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun,” tuturnya.

Adapun penimbangan Hakim Ketua Mejelis yang meringankan vonis Herman Jumat, pertimbangan bahwa terdakwa telah mencoha membujuk korban, almahrum Mery Grace untuk mendapat perawatan di rumah sakit tetapi almarhum menolak untuk dibawa atau untuk berobat ke rumah sakit sampai akhirnya korban meninggal dunia.

Pendapat Hakim Ketua yang kedua beber Roy, bayi kedua terebut lahir dan meninggal saat terdakwa tidak berada di tempat karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda korban akan melahirkan sehingga tidak ada yang memberikan pertolongan kepada korban.

Pendapat ketiga, lanjutnya, ternyata ditemukan satu bungkus plastik berisi pakaian bayi yang artinya terdakwa telah mempersiapkan kelahiran bayi kedua tersebut untuk menjadi anaknya. Karenanya dakwaan pembunuhan berencana, tidak termasuk kepada bayi kedua.

“Hakim ketua juga berpendapat terdakwa telah berusaha untuk menolong almahrum Mery Garace sehingga dakwaan pembunuhan berencana tidak termasuk terhadap Mery Grace,” ungkapnya.

Untuk mendukung permohonan PK yang akan diajukan oleh Herman Jumat, tambah Leksi Kumpul, anggota tim, telah dibentuk tim Advokasi Penghapusan Hukum Mati (AHPM) dengan kordinator tim Pater Nobert Bethan, SVD, ketua tim paralegal, Pater Paul Rahmat,SVD dan ketua tim legal, S. Roy Rening. SELMH.

Upaya hukum PK yang akan diajukan ini sebut Leksi ada 2 alasan dimana  adanya bukti baru (novum) dan adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP. PK ini tidak akan diajukan secara terburu-buru oleh tim AHPM karena sesuai ketentuan pasal 264 ayat (3), permintaan PK tidak dibatasi oleh suatu jangka waktu.

Selain upaya hukum PK tersebut, papar Leksi, tim paralegal juga mengupayakan adanya mediasi guna menyelesaikan permasalahan ini dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat Adonara dengan cara mempertemukan dua keluarga dan dua kampung di Adonara.

Tim APHM juga urainya, telah melakukan klarifikasi sehubungan dengan adanya isu-isu yang tidak bertanggung jawab akan dilakukannya eksekusi mati terhadap Herman Jumat dalam waktu dekat. Herman Jumat  masih memiliki hak-hak hukum untuk mengajukan PK dan permohonan grasi ke presiden sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan demikian, eksekusi mati secara hukum tertunda sampai dengan adanya putusan PK dan atau sampai dengan adanya putusan grasi dari Presiden,” pungkasnya.
[Ebed De Rosary]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: