SELASA, 18 OKTOBER 2016

LAMPUNG --- Sosialisasi pembebasan lahan terdampak Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dimulai sejak pagi hingga sore akhirnya mentah tanpa titik temu, dengan kesimpulan akhir masyarakat terdampak proyek pembangunan tol JTTS paket I Bakauheni-Sidomulyo menolak pembangunan. Alasan puluhan warga yang diwakili sekretaris Desa Penengahan, Firdaus diantaranya adanya bukti kepemilikan hak milik warga yang belum jelas akibat status tanah yang merupakan lahan Register I Way Pisang dan merupakan tanah milik Kementerian Kehutanan. Firdaus yang mewakili masyarakat di Dusun PKS Desa Penengahan mengungkapkan belum akan melakukan penandatanganan penerimaan lahan warga bisa dipergunakan untuk pembangunan JTTS.


“Saya tetap mendukung upaya pemerintah memajukan provinsi Lampung dengan membangun jalan tol tapi dengan adanya penjelasan dari pihak Dinas Kehutanan memastikan kami hanya memiliki hak atas tanam tumbuh dan bangunan,”ungkap Firdaus saat sosialisasi di hadapan puluhan warga dan panitia sosialisasi pembebasan lahan JTTS di GSG Raden Inten II Kecamatan Penengahan, Selasa (18/10/2016)

Dihadapan panitia tim pembebasan lahan JTTS diantaranya dari Badan Pertanahana Nasional (BPN) Lampung Selatan, Kementerian PUPR,Polda Lampung, Pemkab Lampung Selatan Firdaus yang tampak emosional bahkan menangis karena warga memastikan mereka tidak akan menerima uang ganti rugi untuk tanah yang ditempati.

Secara sepakat warga yang sempat ditawari untuk mengambil keputusan oleh panitia tim pembebasan lahan JTTS mengaku sepakat menolak untuk menyerahkan lahan yang ditempati digunakan sebagai lahan tol. Panitia yang diwakili oleh  Koordinator Pengadaan Lahan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syahrial Pahlevi bahkan sempat melemparkan pertanyaan ke masyarakat atas kesepakatan sosialisasi tersebut. Ia mengungkapkan hasil dari sosialisasi tersebut harus memiliki keputusan menerima atau menolak karena harus ada laporan ke pusat terkait keputusan warga.

“Kami sudah memberikan opsi dan sepakat bahwa warga menolak namun kami tetap harus menerima bukti tertulis penolakan warga dalam bentuk pernyataan tertulis dan ditandatangani dan jika ada sanggahan silakan bisa digugat melalui pengadilan,”ungkap Syahrial.

Sejak pagi hingga sore dibawah penjagaan ketat aparat kepolisian dan Koramil Penengahan puluhan warga di Dusun PKS Desa Penengahan Kecamatan Penengahan mulai mengikuti proses sosialisasi terkait pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di STA 009-STA 011 ruas Bakauheni-Terbanggibesar. Berdasarkan data dari Panitia pengadaan tanah untuk pembangunan JTTS terdapat sekitar 50 warga yang terdampak lahan tol. 50 warga yang mengikuti sosialisasi tersebut rata rata merupakan warga yang tinggal di tanah milik Kementerian Kehutanan. Berdasarkan hasil musyawarah sebagian besar warga menolak tanah dan bangunan yang mereka miliki digunakan untuk proyek JTTS.

Menurut Koordinator Pengadaan Lahan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syahrial Pahlevi proses ganti rugi tol sudah berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyediaan lahan untuk sarana umum di mana dalam undang undang tersebut untuk proses pembangunan jalan tol akan dibentuk dua tim. Pertama tim persiapan, tim penentuan lokasi (penlok) yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Lampung, kedua tim pengadaan pembebasan lahan tol yang diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan.

"Sementara sesuai undang undang penilaian harga dilakukan oleh tim apraisal independen baik untuk bangunan, tanah, tanam tumbuh dan jika pemilik berkeberatan maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga tidak ada proses tawar menawar,"ungkap Syahrial Riza Pahlevi.

Dalam UU tersebut menurut Syahrial hak alas, tanam tumbuh akan dihitung oleh tim appraisal (penilaian wajar) yang bertugas menetapkan harga yang pantas secara independen sehingga tim ganti rugi lahan tol yang saat ini bertugas menyerahkan uang ganti rugi tidak mengetahui besaran masing masing pemilik lahan, bangunan, tanam tumbuh.

Sosialisasi di GSG Raden Inten II Kecamatan Penengahan tersebut sempat diisi dengan penjelasan dari panitia pengadaan tanah JTTS dan tanya jawab soal status kepemilikan tanah. Berbeda dengan lahan terdampak tol Sumatera sebelumnya yang merupakan hak kepemilikan pribadi diantaranya tanah,tanam tumbuh dan bangunan di wilayah Desa Sukabaru dan Desa Penengahan diantaranya merupakan kawasan tanah register I Way Pisang.

Khusus di wilayah STA 009-011 yang terdampak JTTS merupakan warga relokasi dari wilayah Srengsem Panjang akibat pembangunan dermaga dan Pelabuhan Panjang sehingga menempati wilayah Dusun PKS yang ada di wilayah tanah Register I Way Pisang.  Dalam sosialisasi tersebut sebagian masyarakat diwakili oleh sekretaris desa Penengahan,Firdaus, mempertanyakan status kepemilikan tanah yang saat ini dianggap sebagai tanah wilayah register yang proses penggantian rugi lahan berkaitan dengan tanah milik Kementerian Kehutanan. Warga mengaku tetap mendukung program pembangunan JTTS meskipun harapannya dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat di sekitar PKS bisa menikmati uang ganti rugi lahan tol sama dengan masyarakat lain yang sebelumnya menerima uang ganti rugi lahan tol.

Terkait hal tersebut Ir.Manase Daud dari BPKH XX Bandarlampung  mengungkapkan khusus untuk tanah yang menjadi milik Kementerian Kehutanan akan dilakukan proses musyawarah. Sebab berdasarkan data di lapangan sebagian warga memiliki bukti kepemilikan yang sah akibat kurangnya sosialisasi terkait keberadaan tanah register tersebut.

Selain itu ia mengaku terbuka atas sanggahan sanggahan yang disampaikan oleh warga Desa Sukabaru terkait alas hak kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Ia mengaku wilayah tersebut merupakan kawasan yang merupakan hutan negara sehingga perlu ada penyelesaian dengan cara bermusyawarah di pengadilan perdata.

Ir.Manase mengungkapkan di wilayah Lampung kawasan hutan yang sudah dikonversi ke hutan produksi dan dikelola masyarakat diantaranya seluas 145.000 hektar. Ia mengaku khusus tanah kehutanan dirinya mengungkapkan jika milik kehutanan akan diganti hanya tanam tumbuh dan bangunan saja.

Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Ketut Suwarte mengungkapkan proses penggantian rugi lahan jalan tol Sumatera (JTTS) dilakukan secara transparan tanpa adanya pungutan liar (pungli). Ia berharap masyarakat bisa melaporkan kepada panitia pembebasan lahan tol jika ada pungutan terkait ganti rugi lahan tol tersebut. Sementara jika ada tanah yang masuk di wilayah Kementerian Kehutanan dan sebagian merupakan milik warga, jika masuk ke wilayah kehutanan maka akan dibayar hanya tanam tumbuh dan bangunan sementara tanah yang ditempati yang merupakan milik Kementerian Kehutanan akan dimusyawarahkan.

Sosialisasi kepada masyarakat terkait pembebasan lahan JTTS tersebut juga dihadiri Syahrial Riza Pahlevi sebagai Koordinator Pengadaan Lahan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Panitia pengadaan tanah yang diantaranya Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan, Dirpamopvit Polda Lampung Kombes Prabowo, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Ketut Suwarte dan Ir.Manase Daud dari BPKH XX Bandarlampung serta berbagai pihak terkait diantaranya Bank Negara Indonesi (BNI) yang menjadi bank untuk penyaluran uang ganti rugi lahan tol. Proses sosialisasi tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian dari Polres Lampung Selatan dan Polsek Penenengahan.

Meski sempat mengalami penolakan dalam proses sosialisasi tersebut pihak panitia pengadaan tanah tol masih memberikan pilihan untuk langkah penyelesaian melalui jalan pengadilan. Hingga siang belum ada keputusan terkait kesediaan warga yang lahannya akan digunakan untuk proyek JTTS. Panitia masih memberi waktu kepada masyarakat untuk terdampak pembangunan JTTS terutama yang menempati tanah kehutanan untuk menerima atau menolak tanahnya dilintasi untuk proyek Tol Sumatera.


Panitia pengadaan lahan tol yang melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan belum menemukan titik temu memutuskan masih akan melakukan pertemuan dengan warga dalam jangka dua hari ke depan. Terkait hal tersebut diantaranya penolakan warga Humas PT Pembangunan Perumahan (PP) Yus Yusuf selaku pelaksana pengerjaan tol paket I dari Kecamatan Bakauheni hingga Kecamatan Sidomulyo mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada panitia pengadaan tanah tol. Meski demikian ia mengaku memohon diberi jalan untuk proses pengerjaan diantaranya untuk jalur jalan alat berat.

“Proses keberatan silakan dituangkan dalam pernyataan tertulis namun kami pihak PP selaku pelaksana proyek minta agar diberi jalan,”ungkap Yus Yusuf.

Ia bahkan mengaku proses pengerjaan jalan tol Sumatera masih terus dilakukan dan hingga kini masih dalam tahap land clearing (pembebasan lahan) di wilayah Penengahan, sementara wilayah yang telah menerima ganti rugi sebagian mulai dibangun jalan layang dan terowongan. Yus Yusuf mengaku hingga Kecamatan Penengahan terdapat belasan terowongan dan jalan layang yang akan digunakan oleh masyarakat.

Jurnalis : Henk Widi / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Henk Widi

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: